Dugaan Korupsi, PPTK DKP Provinsi Kembalikan KN Rp. 92 Juta

0
161

BengkuluKito.Com, – Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Rehab Tandon Balai Budidaya Ikan Laut Payau di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu, mengembalikan Kerugian Negara (KN) sebesar Rp. 92.421.840.

Kerugian negara tersebut merupakan hasil audit investigasi yang dilakukan pihak Polres Bengkulu.

Disampaikan Kasat Reskrim Polres Bengkulu, AKP Indramawan, penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana kegiatan pekerjaan rehab tandon balai budidaya ikan laut dan payau di lingkungan DKP Provinsi Bengkulu tahun 2017, sudah mendapatkan hasil.

“Kita sudah mendapatkan hasil. Ini kasus masih dalam tahap penyelidikan, dan kita meminta kepada BPKP sejak Desember 2018. Alhamdulillah kita mendapatkan hasil audit investigasi,” ungkapnya, Kamis (19/9/2019) di Mapolres Bengkulu.

Hasil audit investigasi ini, kata Indramawan, merupakan penghitungan sebelum melaksanakan penyidikan.

“Jadi kita sampaikan kepada semua, bahwasanya potensi kerugian negara itu bisa dihitung pada saat penyelidikan ataupun penyidikan. Itu tergantung bagaimana cara kita melaksanakan proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi,” terang Kasat Reskrim.

“Status disini, yaitu (kasus) tandon ini kita masih melaksanakan penyelidikan, makanya kita gunakan audit investigasi. Kita minta bantuan dari pihak BPKP terkait potensi kerugian negara yang disebabkan terhadap pekerjaan kegiatan tersebut, sehingga timbul angka Rp. 92.421.840,” paparnya.

Kebetulan dari pihak dinas (DKP), sambung Indramawan, yakni PPTK mengembalikan kerugian tersebut.

“Nantinya kita akan setor (KN) kepada negara dengan didampingi oleh penyidik,” ucapnya.

Indramawan menyebut, kasus ini masih tahap penyelidikan, bukan penyidikan. “Jadi biar tidak bias kemana-mana, maka kita sampaikan bahwasanya dari pihak dinas maupun penyelenggara kooperatif mengembalikan kerugian yang ditimbulkan pada saat tahap penyelidikan,” jelasnya.

Ditambahkannya, ini (pengembalian KN) nanti jadi pertimbangan penyidik terkait kooperatifnya pihak dinas.

Apakah kasus akan di SP3 kan? Indramawan menjawab, “Nanti kita lihat ya, kita akan gelar perkara dulu ke Polda bahwasanya sudah ada pengembalian pada saat tahap penyelidikan,” sampainya.

Dikatakannya, jadi pengembalian kerugian negara ini adalah hasil audit investigasi seluruhnya. Dari angka Rp. 103.738.800 ini, kerugian negara yang timbul akibat pekerjaan tersebut yaitu Rp. 92.421.840.

“Ini (KN) kita terima pada tanggal 21 Agustus 2019, karena memang prosesnya sangat panjang sekali untuk melaksanakan audit investigasi ini,” tandasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here