Rencana Utang Rp. 220 M, Ini Penjelasan Ketua DPRD Batu Bara Sumut

0
51

BengkuluKito.Com, – Terkait rencana utang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara Provinsi Sumatera Utara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp. 220 miliar, Ketua DPRD Batu Bara Selamet Arifin mengungkapkan, ia meyakini pinjaman tersebut sudah diperhitungkan.

Dijelaskannya, pinjaman utang Rp. 220 miliar tersebut sudah diperhitungan oleh Pemkab Batu Bara melihat APBD dan PAD Kabupaten Batu Bara.

“Sepanjang pinjaman utang daerah tersebut digunakan sesuai dengan rincian dan peruntukannya, maka itu harus didukung. Memang bunga Rp. 11,3 miliar tersebut akan membebani APBD setiap tahun,” jelasnya, Selasa (17/9/2019).

Selamet menyampaikan, daerah kabupaten/kota yang lain sudah ada yang melakukan pinjaman seperti Kabupaten Simalungun dan Kota Tanjung Balai.

“Memang bunga pinjaman sebesar itu akan membebani APBD setiap tahunnya, namun kita meyakini bahwa bupati sudah mempertimbangkan pinjaman itu melihat dari APBD dan PAD. Sepanjang pinjaman utang tersebut terukur dan terperinci penggunaannya, maka itu kita dukung,” terangnya.

Selamet yang juga Ketua Banggar menambahkan, dalam pinjaman daerah ke Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) tersebut Pemkab Batu Bara akan mengajukan persyaratan jaminan seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), APBD, Luas Profil Wilayah, dan Aset Pemerintah Daerah.

“Soal jaminan ya administrasi saja. Pemkab Batu Bara akan mengajukan jaminan terhadap pinjaman utang tersebut, seperti luas profil wilayah, aset pemerintah daerah dan APBD Kabupaten Batu Bara,” tambahnya, di ruangan Fraksi Partai Golkar.

Berdasarkan Pasal 53 PP N0.56, terang Selamet, menjelaskan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan publikasi informasi mengenai pinjaman daerah dan obligasi kepada masyarakat secara berkala.

“Ya, cuma belum deal dan belum selesai pembahasannya saja,” sampainya.

Berbeda dengan Fraksi Partai Golkar yang lain, saat Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Nota KUA-PPAS R.APBD Tahun 2020, Selasa (3/9/2019) lalu, Ketua Fraksi Ismar Khomri secara eksplisit menolak pinjaman daerah tersebut sebab akan membebani APBD Kabupaten Batu Bara.

Selain itu, saat Rapat Paripurna Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran, Senin (9/9/2019) lalu, Komisi III Rizky Aryetta yang juga Fraksi Partai Golkar menyampaikan tidak menyetujui dan menolak rencana pinjaman daerah tersebut.

Pasalnya, akan digunakan pembangunan proyek fisik tanpa rincian yang jelas. (CW2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here