Milenial dan Regenerasi Partai Politik

0
168

Oleh:  Ari Wirya Dinata

Menarik mengamati pernyataan Megawati Soekarnoputri yang kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Kongres V PDI-P tertanggal 8 Agustus 2019 di Bali.

Megawati menyarankan, anak muda dan pintar yang terjun ke politik haruslah memiliki pengalaman dalam bidang tata pemerintahan setidaknya menjadi anggota DPR.

Tentu saran tersebut suatu masukan yang bersifat positif lagi supportif bagi milenial yang tengah membangun karir politiknya.

Paradoksnya, seakan masih jauh panggang dari api proses demokrasi internal parpol tidak memberikan kesempatan kepada anak muda memimpin parpol.

Tak sejalan dengan pendapat Mirriam Budiarjo yang mengatakan, salah satu fungsi partai politik adalah kaderisasi dan pendidikan politik.

Terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2019-2024 menunjukan masih dominan dan sentralnya pengaruh Megawati di dalam partai yang didirikannya tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, ketokohan dan sosok Megawati memiliki citra yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari PDI-P.

Bahkan, trah Soekarno yang melekat dan digariskan sebagai bagian dari ideologi perjuangan pun tidak dapat dilepaskan dari sosok Megawati.

Kendati demikian, seyogyanya kepengurusan internal partai politik harus pula memberi ruang bagi anak muda untuk muncul sebagai sosok pembaharuan, agar partai politik tidak terjebak dalam lingkaran sebagai partai kharismatik semata.

Menurut Herbert Kitschet, partai kharismatik adalah partai yang mengandalkan kepemimpinan seseorang tokoh yang kharismatis dan berpengaruh saja.

Sehingga, jenis partai ini tidak mengarahkan konstituen politiknya pada pilihan program tertentu melainkan pada tokoh kuat dalam partai.

Status quo demikian tentu tidak baik bagi keberlanjutan dan perkembangan partai politik dan demokrasi.

Partai yang mengandalkan kharismatik ketokohan, akan cenderung memperjuangkan kepentingan segelintir elite dibandingkan memperjuangkan kepentingan program yang diusung oleh partai tersebut.

Suksesi ketua umum partai politik di Indonesia, mayoritas masih didominasi oleh oligarki dan ketokohan.

Hal tersebut, diperkuat dengan aturan internal yaitu AD/ART partai yang tidak membuka peluang kompetitif dan seluas-luasnya untuk hadirnya figur baru dalam pengisian jabatan ketua umum.

Padahal, kalaulah elite politik ingin mengajarkan kebajikan, kebijaksanaan dan nilai dari demokrasi maka pakem pengisian jabatan ketua umum adalah salah satu medium yang dapat dijadikan tolak ukur dan percontohan.

Sebagaimana dinukilkan oleh Schattschneider, “the political parties created democracy and modern democracy is unthinkable save in term of the parties”. Aktor utama dalam demokrasi yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan negara dan pemerintah adalah partai politik.

Fungsi parpol adalah untuk mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan sosial, alat untuk melakukan rekruitmen elite politik, dan alat untuk merumuskan program politik.

Sebagai pemain jangkar yang menjembatani infrastruktur politik menuju suprastruktur politik, maka langgam pengisian jabatan ketua umum parpol di Indonesia patut dijadikan diskursus.

Richard Katz menyebutkan, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Bahkan, hal itu sejalan dengan rancang bangun konstitusi 1945 yang meletakan peran sentral parpol dalam demokrasi Indonesia.

Terdapat 6 (enam) kali kata partai politik diulang dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu mengenai syarat pencalonan presiden (Pasal 6A ayat (2)), pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang mangkat, berhenti atau diberhentikan secara bersamaan (Pasal 8 ayat (3)).

Kemudian, kepesertaan pemilu DPR (22 E ayat (3)), dan pembubaran parpol (Pasal 24 C ayat (1)). Oleh karenannya, merawat dan menjaga iklim demokrasi parpol adalah kunci awal menguatkan proses demokrasi Indonesia secara holistik.

Berdasarkan Penelitian Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) tahun 2016 atas AD/ART partai politik di Indonesia, maka setidaknya ada 3 (tiga) langgam pengisian jabatan Ketum Parpol.

Pertama, pengisian jabatan ketum tertumpu pada satu orang saja seperti Partai Gerindra dengan otoritas mutlak di tangan Ketua Bidang Pembina dan PDI-P dengan otoritas pencalonan berada pada ketua umum dan kemudian baru ditentukan dalam kongres.

Kedua, penentuan ketum parpol dipegang oleh beberapa orang seperti di Partai Nasdem dengan Majelis Tingginya, dan PKS dengan Majelis Syura-nya.

Ketiga, ketum parpol dipilih oleh banyak orang tetapi bukan oleh seluruh anggota seperti dipraktekan oleh PAN, Golkar, PKB. PPP, Demokrat, Hanura, PBB, dan PKPI.

Kesimpulannya, tidak ada satu pun partai yang sepenuhnya menerapkan sistem demokrasi langsung (pelibatan seluruh anggota) dalam memilih ketua umum.

Dengan kata lain, partai politik dalam AD/ART belum menerapkan sistem dimana seluruh anggota diberi hak suara untuk menentukan ketua umum.

Padahal, sebagai infrastruktur politik, parpol berfungsi sebagai intermediery antara rakyat dengan negara, oleh karena itu parpol semestinya menjadi garda terdepan dalam menerapkan prinsip esensial demokrasi.

Salah satunya, prinsip suara terbanyak sebagai wujud kedaulatan suara mayoritas.

Dalam penalaran hukum tentu demokrasi internal partai politik hari ini tidak kompatibel dengan sistem presidensial yang dijalankan.

Dimana, kita memilih presiden secara langsung berdasarkan suara terbanyak sementara dalam sistem demokrasi internal parpol justru mengarah pada sistem oligarki kepartaian.

Untuk memperbaiki praktek demokrasi Indonesia, alangkah baiknya dimulai dari memperbaiki demokrasi internal parpol melalui revisi UU Partai Politik dan AD/ART masing-masing parpol.

Tentunya, kesemua ini terpulang pada kehendak politik (political willing) elite politik Indonesia.

 

Penulis: Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Leave a Reply