Pinjaman Rp. 220 Miliar Pemkab Batu Bara Dipertanyakan!

0
26

BengkuluKito.Com, – Pinjaman sebesar Rp. 220 miliar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara Provinsi Sumatera Utara yang tercantum di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dipertanyakan.

Pasalnya, pinjaman tersebut memiliki beban bunga sebesar Rp. 11,3 miliar per tahun dengan suku bunga 5,5 persen. Akibatnya, dapat membebani keuangan daerah Kabupaten Batu Bara

Saat dikonfirmasi, salah seorang Komisi III DPRD Batu Bara, Rizky Aryetta mengatakan adapun acuan dasar pinjaman tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Apakah pinjaman itu perlu dilaksanakan? Rizky menjawab, tidak, karena anggaran daerah Kabupaten Batu Bara terus defisit.

Dia menambahkan, mengacu pada pasal 11 dinyatakan jenis pinjaman terbagi atas tiga bagian yakni pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang.

“Lagi-lagi pihak Pemkab tidak mencantumkan jenis pinjaman tersebut, karena hal ini penting apabila bentuk pinjaman ini jangka panjang dapat berpotensi mewariskan utang ke bupati terpilih selanjutnya, apabila Zahir dan Oky tidak lagi menduduki jabatan bupati dan wakil bupati,” paparnya, Jum’at (13/9/2019).

Rizky menyebut, hal ini tertuang pada Pasal 13 ayat 1 PP 56 Tahun 2018, yang berbunyi pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 ( Satu ) tahun anggaran.

Dengan kewajiban, sambung Rizky, pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah bersangkutan.

“Jadi jika pinjaman jangka panjang bisa lebih dari masa jabatan kepala daerah, itu ada potensi warisan utang kepada pemerintahan selanjutnya apabila mereka tidak lagi menduduki jabatan bupati dan wakil bupati. Bisa saja kan,” ungkapnya.

Jadi, lanjut Rizky, sejak awal Fraksi Partai Golkar menolak sekeras – kerasnya pinjaman tersebut karena sarat dengan kepentingan elite dan bukan kepentingan rakyat Batu Bara pada umumnya.

“Pinjaman Rp. 220 miliar yang tertuang pada KUA PPAS itu tidak jelas dari mana pinjamannya, untuk apa pinjaman itu dan tanpa rincian yang jelas pula,” bebernya.

Terkait isi KUA PPAS lebih detail, terang Rizky, “saya tidak berani menjawab karena bukan kewenangan saya untuk menjawabnya, silahkan tanya ke Banggar,” (CW2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here