16 CPNS Dosen Unib : ‘Menentang Sesat Pikir DPR dan Presiden Merevisi UU KPK’

0
149

BengkuluKito.Com, – Sebanyak 16 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dosen di lingkungan Universitas Bengkulu (Unib) menyampaikan pernyataan sikap ‘Menentang Sesat Pikir DPR dan Presiden Merevisi Undang-Undang KPK’, Kamis (12/9/2019).

Disebutkan dalam pernyataan sikap, pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda utama reformasi.

Akan tetapi, agenda reformasi itu hari ini perlahan mulai ditumbangkan melalui rencana Anggota DPR RI yang secara diam-diam akan merevisi kembali UU KPK.

Padahal, lebih dari 1700 Akademisi, Praktisi, dan Pegawai KPK menolak rencana tersebut dengan meminta agar Presiden Joko Widodo tidak menyetujui usulan revisi UU KPK.

Sebab, hal itu merupakan bagian dari Nawa Cita Presiden dalam rangka penguatan kelembagaan KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tapi, pernyataan sikap dan aksi dari pelbagai unsur diabaikan begitu saja oleh presiden, bahkan wacana sesat pikir tersebut diamini oleh Presiden Joko Widodo melalui Surat Presiden (Surpres) Nomor R-42/Pres/09/2019.

Dengan menugaskan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili presiden membahas RUU KPK di Senayan.

Padahal secara garis besar, materi muatan UU KPK yang akan diubah sangat berpotensi mengancam masa depan KPK dalam setiap agenda pemberantasan korupsi.

Tentu saja upaya melumpuhkan KPK sama saja dengan pengkhianatan terhadap amanat reformasi dan kelangsungan demokrasi di tanah air.

Presiden harus berani mencabut Surpres tersebut demi masa depan Indonesia yang lebih bersih. Karena saat ini bola panas itu berada di tangan presiden.

“Presiden mau menjadi ‘Gundala/Pandawa’ dalam menyelamatkan KPK atau bahkan menjadi ‘Kurawa’ dengan merusak KPK hingga ke akar-akarnya,” sampai 16 CPNS Dosen Unib di dalam pernyataan sikap.

“Itu sebabnya, kami atas nama CPNS Dosen di lingkungan Universitas Bengkulu (Unib), hari ini 12 September 2019 menyatakan sikap menentang dan mengawal secara lebih serius segala bentuk upaya pelemahan dan pelumpuhan KPK di pelbagai lini,” tambahnya.

Berikut nama-nama 16 CPNS di lingkungan Unib yang menyampaikan pernyataan sikap:

1. Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H. (Hukum)
2. Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H. (Hukum)
2. Ari Wirya Dinata, S.H., M.H. (Hukum)
3. Arini Azka Mutia, S.H., M.H. (Hukum)
4. Pipi Susanti, S.H., M.H. (Hukum)
5. Sonia Ivana Barus, S.H., M.H. (Hukum)
6. Wulandari, S.H., M.H. (Hukum)
7. Dimas Dwi Arso, S.H., M.H. (Hukum)
8. Nurhani Fithriah, S.H., M.H. (Hukum)
9. Rahmi Yuristia, S.P., M.Si. (pertanian)
10. M Yasser Iqbal Daulay, S.E., M.B.A (Ekonomi)
11. Siti Hatikasari, SH.,MH. (Hukum)
12. Arie Elcaputera (Hukum)
13. Nurbaiti, S.T., M.T. (Teknik)
14. Zico Junius Fernando, S.H., M.H., CIL. (Hukum)
15. Asep Suherman, S.H., M.H. (Hukum)
16. Benget Hasudungan Simatupang, S.H., M.H.Lit. (Hukum) (Rilis)

Leave a Reply