Soal SDN 62, Ini Hasil Kesepakatan Komnas Perlindungan Anak, Wali Murid, dan Dewan Guru

0
148
Kuasa Hukum Pemkot Bengkulu, Wawan Ersanovi.

BengkuluKito.Com, – Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) yang diketuai Arist Merdeka kembali melanjutkan pertemuan terkait kisruh SDN 62, diantaranya dengan wali murid dan dewan guru.

Komnas Perlindungan Anak saat menemui siswa-siswi SDN 62 di lokasi belajar sementara.

Disampaikan salah satu tim kuasa hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Wawan Ersanovi, sudah lebih dari dua pekan kisruh soal SD 62 hangat diberitakan.

Salah satu yang menjadi sorotan publik, terang Wawan, diduga kuat terjadi eksploitasi terhadap siswa-siswi SD 62 dalam bentuk disetting untuk mengemis di jalanan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Gunanya, menggiring opini publik dan menekan Pemda Kota Bengkulu supaya membayar Rp. 3,4 miliar kepada pihak yang mengklaim sebagai ahli waris pemilik lahan SD 62.

Upaya memperalat siswa-siswa ini, sambung Wawan, juga terlihat ketika disetting supaya siswa tidak masuk sekolah padahal pemda kota sudah menyiapkan lokasi sekolah sementara yaitu di SD 51 dan SD 59.

Hal itu bertujuan, supaya pemda membayar Rp. 3,4 miliar.

“Sungguh perbuatan tersebut sangat merugikan kepentingan siswa- siswi SDN 62 untuk mendapatkan haknya, yakni hak untuk belajar,” terangnya, Jum’at (6/9/2019).

Wawan menjelaskan, Komnas perlindungan anak tiba di Kota Bengkulu sejak Kamis 5 September 2019 dan langsung melakukan pertemuan marathon dengan berbagai pihak.

Diantaranya, pertemuan dengan unsur pimpinan DPRD Kota Bengkulu, Kapolres Bengkulu dan juga Kasat Reskrim. Kemudian, pertemuan dengan Wali Kota Bengkulu yang juga dihadiri Dandim Kota Bengkulu.

“Pertemuan dengan siswa-siswi SD 62 Kota Bengkulu, dan puncaknya adalah pertemuan dengan wali murid dan dewan guru SD 62 yang menghasilkan beberapa kesepakatan,” jelasnya.

Adapun hasil kesepakatan tersebut, antara lain:

1. Bahwa siswa-siswa SDN 62 untuk sementara waktu akan mengikuti Kegiatan Belajar-Mengajar (KBM) bertempat di Gedung SD 51 Kota Bengkulu paling lama 1 tahun sebelum Unit Sekolah Baru (USB) terbangun.

2. Pihak Pemda Kota Bengkulu akan menyediakan kendaraan transportasi yang ramah anak bagi siswa-siswi SDN 62.

3. Pemda Kota Bengkulu akan menambah fasilitas sanitasi yang ramah anak di Gedung SDN 51 Kota Bengkulu.

4. Pemda Kota Bengkulu akan menyiapkan lahan baru untuk pembangunan gedung baru SDN 62 .

5. Siswa-siswi SDN 62 tidak boleh dilibatkan terkait dengan konflik sengketa lahan SDN 62 dan semua pihak tidak dibenarkan mengeksploitasi anak dengan alasan apapun.

“Point-point kesepakatan itu merupakan jawaban atas polemik yang terjadi selama ini, dan diharapkan dapat diimplementasikan demi menjaga dan melindungi hak-hak siswa-siswi SD 62,” tutupnya.

Terhimpun, pihak Komnas Perlindungan Anak lainnya yang turut hadir di Bengkulu yakni Sekretaris Jenderal, Dhanang Sasongko dan Rostimaline Munthe.

Diketahui, kehadiran pihak Komnas Perlindungan Anak guna memastikan hak-hak anak dalam hal ini siswa-siswi SDN 62 Kota Bengkulu tetap terjaga, diantaranya hak untuk mendapat pendidikan dan hak untuk bebas dari eksploitasi. (JR/Rilis)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here