Menunggu Kepastian Hukum Pilkada 2020

0
559

Oleh: Aan Julianda

Lebih kurang 270 daerah di seluruh wilayah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, baik pemilihan Gubernur, Bupati atau Wali kota.

Tahapan dimulai dari dikeluarkannya aturan teknis melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Melalui PKPU ini, sudah diatur lengkap mengenai pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, sampai jadwal pleno penetapan pasangan calon terpilih.

Dari posisi KPU dan regulasi yang dibuat, sampai saat ini tidak ada masalah dari segi hukum.

Tetapi, dari sisi pengawas pemilu ada dilematis aturan, karena pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 ada perbedaan mengenai penyelenggara pemilu (pengawas pemilu).

Pertama, mengenai jumlah komisioner. Di dalam Pasal 23 Ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 orang.

Sedangkan, pada Pasal 92 UU No 7 Tahun 2017 menyebutkan jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (Lima) orang atau 7 (Tujuh) orang, Bawaslu Kabupaten sebanyak 3 (Tiga) atau 5 (Lima) orang dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

Kedua, dari sisi sifat, pada Pasal 24 Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 menyebutkan Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh penyelenggaraan pemilihan selesai.

Sedangkan, pada Pasal 89 Ayat (4) UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatakan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.

Selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa, pada Pasal 143 Ayat (3) huruf b UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kata kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Sedangkan di dalam Pasal 468 Ayat (4) UU No 10 Tahun 2017, dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten menyelesaikan proses sengketa melalui adjudikasi.

Sebenarnya ada beberapa masalah lain yang terdapat perbedaan antara undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu.

Selain nomenklatur, definisi pengawas pemilu setiap tingkatan, definisi kampanye, jangka waktu tindak lanjut laporan, penyelesaian sengketa, temuan atau laporan dan dasar pengaturan Gakumdu.

Jangan sampai, hal ini menjadi masalah ketika proses pilkada sudah berjalan namun belum ada kepastian hukumnya.

Persoalan pilkada dan pemilu ini perlu dikaji lebih dalam lagi secara hukum apakah pemilu dan pilkada itu satu instrumen atau memang sesuatu yang berbeda.

Secara konstitusi, pilkada dan pemilu ini sebenarnya diatur di pasal yang berbeda.

Pemilihan umum diatur dalam Pasal 22 E Ayat (2), yang menyebutkan “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Dari bunyi pasal tersebut tidak menyebutkan pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah, disebutkan sendiri di Pasal 18 Ayat (4) yang berbunyi, “Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Artinya pemilihan kepala daerah ini tidak satu instrumen dengan pemilihan umum. Karena di tempatkan di pasal yang berbeda, oleh karena itu undang-undangnya pun berbeda.

Penulis: Berprofesi sebagai Advokat di Provinsi Bengkulu

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here