Dugaan Korupsi Proyek Pengaman Abrasi Pantai Mukomuko Ditemukan KN Rp. 2 Miliar Lebih

0
151

BengkuluKito.Com, – Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menyebut jika sudah ditemukan Kerugian Negara (KN) pada Proyek Pengaman Abrasi Pantai di Mukomuko mencapai Rp. 2 miliar lebih.

Hal tersebut disampaikan Asisten tindak pidana khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu, Henri Nainggolan, Rabu (4/9/2019).

Kata Henri, setelah dilakukan penyelidikan dan datanya sudah memenuhi untuk dinaikkan ke penyidikan, maka sejak kemarin pihaknya sudah menikkan perkara tersebut ke penyidikan.

“Mungkin, mulai Senin dan seterusnya sudah dilakukan pemanggilan saksi untuk penyidikan. Kalau di Intel atau penyelidikan, itu kan bentuknya meminta keterangan, nah kalau sudah naik penyidikan itu saksi. Orangnya itu-itu juga,” jelas Henri, di Kantor Kejati Bengkulu.

“Nanti kita kembangkan, saksi-saksi ini kan akan mengerucut menjadi tersangka. Jadi kita tunggu dulu, kita sabar dulu, untuk menentukan tersangkanya nanti kami perlu pendalaman dulu,” tambahnya.

Pada saat pemeriksaan di Intel (tingkat penyelidikan), sambung Henri, ahli sudah dimintai keterangan dan nanti di tingkat penyidikan akan dipanggil kembali agar lebih akurat.

“Karena di sana saksi ahli hanya untuk sampelnya saja, bahwa ada kerugian negara,” ucapnya.

“Sementara ini di penyidikan, sudah ada ditemukan lebih kurang dua miliar lebih. Namun, kami berkeyakinan bahwa kerugian negara lebih dari itu,” ungkapnya.

Henri menambahkan, pihaknya akan bekerjasama dengan BPKP untuk turun ke lapangan sekalian dengan ahli, memastikan kira-kira kerugian negaranya itu berapa.

Terkait proyek ini tahun jama’ yakni 2017 dan 2018, apakah modus dugaan korupsinya sama? Henri menjawab, “Hampir sama. Jadi bentuknya itu, modusnya mensubkontrakkan. Pihak yang menjadi pemenang lelang, memberikan subkontrak kepada empat PT (Perseroan Terbatas),”

Empat PT ini pun, terang Henri, menyuruh orang lain lagi untuk mengerjakan di lapangan.

“Jadi sudah bertangga-tangga ini. Sementara diaturan Perpres itu tidak boleh, bahwa pekerjaan mayor tidak boleh dikontrakkan. Kontrak yang besar atau utama itu tidak bisa di sub kan ke orang lain (PT), mereka harus mengerjakan sendiri,” terangnya.

Soal dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spek? Lanjut Henri, “Makanya ini nanti kita dalami terlebih dahulu, apakah tidak sesuai dengan spek atau pengurangan volume atau mengurangi bahan-bahan (material),” (RC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here