Pemprov Siap Beri Sanksi Tegas Bagi Angkutan Bertonase Besar yang Melintas Dalam Kota

0
38

BengkuluKito.Com, – Pemerintah Provinsi Bengkulu siap memberi sanksi terhadap angkutan bertonase besar pengangkut batu bara dan hasil perkebunan yang masih melintas di dalam kota.

Jika melanggar, penyedia jasa transportasi akan diberikan sanksi tegas yakni berhenti beroperasi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andsuti usai rapat koordinasi membahas penertiban angkutan bertonase besar yang melintas di dalam kota, Selasa (3/9/2019).

Dikatakan Nopian, penerapan sanksi ini menuntut peran aktif dari perusahaan penyedia barang dagangan umum, hasil pertambangan dan perkebunan.

Sebab, sanksi pemutusan kerjasama dengan pihak penyedia jasa transportasi dilakukan langsung oleh perusahaan penyedia barang.

“Kita memulai sanksi ini dari hulu bukan dari hilir. Jadi, para pelaku usaha sendiri yang akan memberi sanksi kepada rekanan mereka (penyedia jasa transportasi),” tegasnya.

Terkait teknis di lapangan, terang Nopian, Dinas Perhubungan baik provinsi maupun kabupaten dan kota bersama pihak kepolisian akan bertindak untuk mengawasi angkutan bertonase besar yang melanggar aturan.

“Mereka berhak mengambil tindakan tegas, seketika terjadi pelanggaran kendaraan yang melebihi tonase atau yang melintas di dalam kota,” ungkapnya.

Selain itu, Nopian menyebut perusahaan pemilik barang yang menggunakan jasa transportasi wajib mensosialisasikan aturan mengenai sanksi ini kepada rekanan mereka perusahaan penyedia jasa angkutan.

“Termasuk, wajib mengingatkan perusahaan jasa angkutan untuk patuh pada aturan mengenai jalur yang bisa digunakan dan batasan muatan atau tonase,” imbuhnya.

Perusahaan penyedia barang dagangan umum, hasil pertambangan dan perkebunan, kata Nopian, juga diwajibkan untuk memberikan data mengenai kendaraan yang digunakan untuk angkutan kepada Dirlantas Polda Bengkulu, Satlantas kabupaten dan kota, serta Dinas Perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.

“Penerapan sanksi ini, berdasarkan kesepakatan antara Pemprov Bengkulu bersama organisasi penyedia jasa angkutan dan organisasi pertambangan dan perkebunan di Provinsi Bengkulu,” terangnya.

Kesepakatan ini juga, lanjut Nopian, ditandatangani oleh Sekda Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan, Kadis ESDM, Kadis Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

Kadis PUPR, Polda Bengkulu bersama DPD Organda Provinsi Bengkulu, Asosiasi Pertambangan Batubara, Asosiasi Pengusaha Jasa Angkutan Batubara dan Aptrindo.

“Untuk barang umum, gudang mereka harus di luar kota, tidak boleh di dalam kota. Bongkar muat barangnya tidak boleh di dalam kota,” tutup Nopian.

Sebelumnya, beberapa pekan terakhir masyarakat di sekitar kawasan Tugu Hiu, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, terus melakukan pengawasan terhadap angkutan bertonase besar yang melintas.

Masyarakat bahkan memberhentikan angkutan bertonase besar tersebut, dan meminta sopir kendaraan untuk memutar mobilnya dan melintas di jalan yang telah ditentukan. (RC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here