Merusak Asimetris Papua

0
674

Oleh: Ummu Salamah

2021, merupakan tahun terakhir bagi masyarakat Papua menikmati dana otonomi khusus sebagai bagian dari perwujudan desentralisasi asimetris.

Tujuh belas tahun otonomi khusus digulirkan, namun perjalanan ke arah yang lebih baik masih merangkak tertatih-tatih.

Padahal, keputusan politik menetapkan Papua sebagai daerah khusus mengandung cita-cita yang begitu luhur.

Hal tersebut di desain dalam rangka mewujudkan keadilan, menegakkan supremasi hukum, mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Akan tetapi, justru cita-cita luhur tersebut seakan mengalami jungkir balik dengan masih mewabahnya tindakan rasis yang diduga dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Akibatnya, muncul aksi unjuk rasa di wilayah Bumi Cendrawasih yang berakhir tragis dan meresahkan masyarakat sekitar.

Kejadian tersebut seakan mengorek luka lama Papua yang menganga ketika Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mengecam penandatanganan New York Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda yang disepakati tepat pada 15 Agustus 1962.

Kesepakatan ini dianggap sebagai alur proses pengambil-alihan kekuasaan di Papua Barat, yang dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah.

Sebab, secara hystorical context dengan dimasukkannya masalah Papua Barat ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada 1962, maka dari dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung “Act of Free Choice” (Pernyataan Bebas Memilih).

Act of Free Choice kemudian diterjemahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada 1969 dan dianggap ilegal.

Di samping itu, New York Agreement juga dianggap penuh dengan rekayasa cacat hukum dan moral.

Hal itu dikarenakan, New York Agreement tersebut membicarakan status tanah dan nasib bangsa Papua Barat, namun di dalam prosesnya tidak pernah melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua Barat.

Persoalannya adalah, meskipun kebebasan berpendapat diatur secara eksplisit di dalam konstitusi Pasal 28 E (3) UUD NKRI 1945 yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.

Akan tetapi, tetap harus dalam koridor sebagaimana pembatasan-pembatasan hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi salah satunya keamanan dan ketertiban umum.

Pada saat melakukan aksi damai, AMP tidak mengantongi izin demo seperti pernyataan Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri, yang menyatakan bahwa pada saat aksi para mahasiswa itu tak memiliki izin.

Aksi damai ini pun berakhir kisruh, dan berlanjut dengan bentrokan fisik antara AMP dan warga setempat.

Dalam proses penanganan pun, sempat terlontar kalimat kurang pantas yang terucap oleh aparat yang kemudian menimbulkan sensitivitas dan dianggap rasisme sehingga memunculkan gejolak masyarakat Papua.

Maka, seharusnya dan sewajarnyalah polisi sebagai pengayom masyarakat tunduk pada Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa agar tidak memicu hal-hal negatif pada akhirnya.

Untung saja Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko telah meminta maaf secara terbuka, pada Selasa 20 Agustus 2019 terkait insiden persekusi serta cacian rasis yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di wilayahnya.

Begitu pula yang terjadi di Surabaya, ketika beredar foto di grup whatsapp terkait perusakan bendera merah putih yang diduga dirusak oleh mahasiswa Papua yang tidak terbukti.

Selaras dengan pernyataan Juru Bicara AMP Surabaya Dorlince Iyowau. Ia mengatakan, pada pukul 15.20 WIB saat asrama dipadati ormas, aparat keamanan diduga merusak pagar asrama dan mengeluarkan kata-kata rasisme.

Maka, hal-hal yang bersifat sensitif inilah yang merongrong keutuhan kebhinekaan Indonesia. Nyatanya, saat ini akibat ucapan yang berbau rasis berujung pada demonstrasi massa seperti yang terjadi di Jayapura.

Lautan manusia berdemo jalan kaki sepanjang 18 kilometer dari Wamena menuju kantor gubernur menuntut rasisme terhadap orang Papua harus dihentikan.

Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe, tegas mengecam tindakan rasisme ini dengan menyatakan bahwa “kami bukan bangsa monyet, kami manusia”.

Belum lagi Manokwari, situasinya lebih panas, gedung parlemen daerah dibakar, pohon di tepi jalan ditebang, dan ban dibakar yang berakibat lumpuhnya aktivitas dan mobilitas warga.

Sungguh ironi, bahkan problematika diatas menunjukkan masih jauhnya penempatan standar moral dalam penyelenggaraan pemerintahan, jauhnya rasa untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara.

Padahal, sejatinya tujuan bernegara sebagaimana termaktub pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Itu sebabnya, dalam batas penalaran yang wajar tidak ada satupun orang yang dapat didiskriminasi di Indonesia ini dengan alasan apapun.

Berkaca dengan otonomi khusus yang dimiliki Papua dengan dasar hukum UU Nomor 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 35 Tahun 2008.

Merupakan, hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan sejak tahun 1962 yang berakumulasi pada menguatnya aspirasi untuk memisahkan diri dari NKRI.

Jika ditarik ke belakang, sebetulnya alasan konkrit Papua diberikan otonomi khusus tertuang dalam Riset Papua Road Map yang dirilis oleh LIPI tahun 2009.

Isinya, menjelaskan bahwa akar masalah Papua meliputi, pertama soal peminggiran atau diskriminasi. Kedua, minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia. Ketiga, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua.

Komplikasi lainnya, meliputi kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi rakyat, rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua dan proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas.

Pembentukan undang-undang otonomi khusus baik di Papua untuk menuju kesejahteraan masyarakat, yang sekaligus mencegah tuntutan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Hal ini merupakan diagnosa, sekaligus terapi dengan strategi yang sangat mendasar serta positif.

Political will telah disepakati oleh pemerintah dan DPR dengan meletakkan pendekatan otonomi khusus melalui pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), pendekatan keadilan, perlindungan dan penghormatan HAM, serta pelaksanaan demokrasi local dalam konteks NKRI.

Jika ini tidak ditanggapi secara serius, maka persoalan ini akan menjadi bom waktu krisis peradaban di Bumi Cenderawasih.

Pelanggaran HAM akan semakin massif terjadi, perencanaan pembangunan menjadi terhambat, dan ketertiban serta keamanan akan jauh dari harapan.

Akibatnya, mandat dibentuknya Papua sebagai daerah khusus sebagaimana amanat konstitusi melenceng dari koridor dan seakan merusak asimetris Papua sejak dalam pikiran.

Penulis: Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Pemenang Lomba Debat Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2019

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here