LBH Narendradhipa Beri Sosialisasi Pencegahan KDRT di Desa Pulo Geto Baru

0
243

BengkuluKito.Com, – Guna memberi pemahaman terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa beri sosialisasi pencegahan KDRT di Desa Pulo Geto Baru, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerjasama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) kelompok 63 dengan LBH Narendradhipa, dan perangkat desa Pulo Geto Baru.

Direktur LBH Narendradhipa, Riyan Pranata bersama mahasiswa KKN UMB, perangkat desa, dan warga.

Disampaikan Direktur LBH Narendradhipa, Riyan Pranata, kegiatan sosialisasi ini terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

“Penyampaian sosialisasi tadi membedah UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga dan tujuan UU tersebut sebagai tindakan korektif (pengawasan), preventif (pencegahan) dan protektif (perlindungan),” terangnya, Selasa (3/9/2019).

Selain itu, sambung Riyan, dirinya juga menjelaskan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga (pasal 2 ayat 1), bentuk-bentuk kekerasan (pasal 5,6,7,8,9), hak-hak korban (pasal 10), tanggung jawab pemerintah dalam mencegah KDRT (pasal 11 sampai pasal 14).

Kemudian, siapa saja yang berkewajiban untuk melakukan upaya mencegah KDRT (pasal 15), perlindungan (pasal 16 sampai pasal 38), ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik (pasal 44), psikis (pasal 45), seksual (pasal 46,47 dan 48) dan penelantaran rumah tangga (pasal 49).

Dapat dipahami, kata Riyan, di pasal 15 UUPKDRT menyebutkan bahwa siapa saja yang mendengar, melihat dan mengetahui adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dengan batas kemampuannya.

Pertama, mencegah berlangsungnya tindak pidana, kedua memberikan perlindungan pada korban, ketiga memberikan pertolongan darurat, dan keempat membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

“Karena UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT ini merupakan ranah hukum publik dan delik aduan, maka jika ada kekerasan dalam rumah tangga di suatu daerah, segera lapor ke aparat desa atau melalui pihak yang berwajib,” ungkapnya.

Diterangkan Riyan, lahirnya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT ini merupakan bukti konkrit sikap formal negara yang secara tegas hadir untuk menentang kekerasan di dalam rumah tangga.

Karena, hal tersebut merupakan pelanggaran HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus berdasarkan pertimbangan Pasal 28 UUD 1945.

Namun kenyataannya, lanjut Riyan, memang UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT ini sangat sulit untuk diterapkan karena berbagai faktor.

Selain aspek struktural, lebih banyak disebabkan faktor kungkungan tata nilai atau adat dan perlakuan feodal masyarakat dalam budaya patriarki.

Perempuan korban KDRT menghadapi kendala yang berlapis untuk mengakses hukum.

Seperti, pertama adanya nilai sosial yang menganggap KDRT adalah urusan suami-istri. Kedua, melaporkan tindakan KDRT berarti membuka aib keluarga, ketiga ketergantungan ekonomi, dan keempat respon aparat polisi dalam menangani pengaduan KDRT kurang serius.

“Oleh sebab itu, di dalam menanggulangi permasalahan KDRT dibutuhkan kerja yang panjang. Undang-Undang memang sangat diperlukan, juga serangkaian suprastrukturnya, termasuk pusat krisis berbasis masyarakat,” katanya.

Namun, tambah Riyan, semua itu belum cukup untuk membongkar akar budaya dalam masyarakat yang melanggengkan KDRT. Dibutuhkan penyadaran yang berkelanjutan, sosialisai, penyuluhan, kesabaran, dan sikap tidak kenal lelah.

“Karena persoalan seperti ini acap kali berjalan mundur. Selain dukungan pemerintah, masyarakat harusnya paling berperan menanggulangi persoalan nasional ini,” pungkasnya.

Terhimpun, kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT ini dihadiri perangkat desa Pulo Geto Baru dan warga setempat. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here