Praperadilan OTT Kepahiang Gugur Demi Hukum

0
72

BengkuluKito.Com, – Sidang praperadilan atas penetapan dua tersangka hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kejari Kepahiang, yakni Suryadi dan Cahaya Sumita akhirnya gugur demi hukum.

Hal tersebut disampaikan hakim tunggal praperadilan, Irwin Zaily saat membacakan penetapan hasil sidang di Pengadilan Negeri Kepahiang, Senin (2/9/2019).

Disampaikan Irwin, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, sebagaimana uraian termohon yang dibacakan di persidangan, dimana dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

“Menetapkan, bahwa permohonan praperadilan para pemohon gugur demi hukum,” ucap hakim tunggal, saat membacakan putusan.

Menanggapi hal itu, Penasehat Hukum dua tersangka yakni Firnandes Maurisya selaku pemohon menyampaikan jika pihaknya menghormati putusan hakim praperadilan tersebut.

“Memang sesuai dengan Pasal 82, sesuai dengan hukum acara kalau sudah dibacakan dakwaan maka praperadilan itu otomatis gugur,” ucapnya.

Terkait dengan materi-materi praperadilan hari ini yang tidak diuji, kata Firnandes, hal itu akan dikuatkan lagi pada poin eksepsi atau nota pembelaan.

“Ya kita sekarang fokus di materi pokok perkara saja,” tambahnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Kepahiang Rusydi Sastrawan selaku termohon mengungkapkan jika apa yang dilakukan oleh pihaknya sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Kasi Pidsus Rusydi Sastrawan bersama tim Kejari Kepahiang saat memberikan tanggapan terkait hasil sidang praperadilan.

“Alhamdulillah pada sidang hari ini, praperadilan yang diajukan oleh pemohon atau tersangka melalui kuasa hukumnya sudah dinyatakan gugur oleh hakim tunggal praperadilan. Hal ini menurut saya sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” terangnya.

Rusydi menyebut, sesuai dengan apa yang menjadi dasar hukum pihaknya dalam menjawab permohonan praperadilan, yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.

“Ketika perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai pemeriksaannya yaitu pembacaan dakwaan, maka permohonan praperadilan tersebut dinyatakan gugur. Menurut saya putusan hakim pada hari ini sudah sesuai dengan hukum acara pidana,” ujarnya.

Terkait dengan sidang pokok perkara, Rusydi menjawab, sesuai dengan hak yang ada pada para terdakwa sama seperti di praperadilan.

“Kita selaku penuntut umum siap menghadapi itu. Kalau bukti tambahan tidak ada lagi, memang itulah bukti yang sudah kita limpahkan ke pengadilan dan akan kita buktikan,” pungkasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here