DLHK Provinsi: Peralihan Fungsi Hutan Tunggu Persetujuan KLHK

0
49

BengkuluKito.Com, – Rencana realisasi peralihan status dan fungsi 53 ribu hektar kawasan hutan menjadi non-hutan di beberapa lokasi di Provinsi Bengkulu oleh Pemerintah provinsi (Pemprov) saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu Sorjum Ahyan mengatakan, pihaknya bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beberapa waktu lalu telah memaparkan rencana peralihan fungsi hutan ini ke KLHK.

Selanjutnya, KLHK akan membentuk tim terpadu untuk melakukan penilaian apakah kawasan hutan tersebut layak dialihfungsikan atau tidak.

Tim terpadu ini nantinya akan melakukan studi kelayakan langsung ke kawasan hutan.

“Saat turun ke lokasi kawasan hutan, mereka langsung melakukan penilaian atau penelitian. Jika dinyatakan memenuhi syarat, maka itu yang menjadi dasar bagi tim untuk menyetujui usulan,” ungkap Sorjum, Rabu (28/8/2019).

Dalam hal ini, kata Sorjum, Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam beberapa waktu kedepan akan meningkatkan intensitas koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota sembari menunggu terbentuknya tim terpadu dari KLHK.

Hal ini, mengingat peralihan status dan fungsi hutan ini berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

“Sejumlah persiapan harus kita lakukan, sehingga nanti pada saat tim terpadu turun ke lokasi kawasan hutan yang diusulkan tidak menemukan kendala ataupun hambatan,” terangnya.

Sorjum menjelaskan, usulan perubahan peruntukan dan fungsi sekitar 53 ribu hektar kawasan hutan di Bengkulu ini antara lain mencakup perubahan fungsi sekitar 2.067 hektar kawasan hutan dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam (TWA) dan perubahan fungsi 7.271 hektar kawasan hutan Taman Buru (TB) menjadi TWA.

Usulan itu juga, sambungnya, meliputi perubahan fungsi 2.191 hektar Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi TWA, perubahan fungsi sekitar 3.450 hektar kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi TWA, dan perubahan fungsi 246 hektar kawasan hutan dari TWA PLG Seblat menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

“Peralihan status dan fungsi hutan ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya karena banyak pemukiman dan perkebunan masyarakat yang berada di kawasan hutan,” jelasnya.

Disampaikan Sorjum, dari awal usulan ini juga bertujuan untuk mengakomodir kepentingan berbagai pihak terhadap kawasan hutan serta mendukung Nawa Cita Presiden RI. (RC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here