Kebijakan Publik di Provinsi Bengkulu Cenderung Hanya Berorientasi Ekonomi

0
107

BengkuluKito.Com, – Pakar lingkungan Universitas Bengkulu, Yansen menilai kebijakan publik di Provinsi Bengkulu cenderung hanya mengedepankan aspek ekonomi dibandingkan kajian lainnya sehingga berpotensi mengabaikan dampak jangka panjang yang mungkin terjadi.

“Pembangunan (sering kali) dimulai dulu, sedangkan konsep kelestarian lingkungan muncul belakangan atau bahkan hanya ditempelkan saja,” ucap Yansen dalam diskusi bertema ‘Dampak perubahan hutan terhadap iklim dan dampak perubahan iklim terhadap hutan’ di Kantor BPDASHL Ketahun, Bengkulu, Selasa (27/8/2019).

Menurut Yansen yang juga Dosen Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu, pola pembangunan atau pengambilan kebijakan tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Bengkulu.

Namun, peristiwa banjir belakangan di Bengkulu sepertinya mulai menyoroti bagaimana pengambilan kebijakan di Bengkulu dihasilkan.

“Kalau secara umum, kita mengakui di Indonesia itu secara kebijakan ekonomi lebih dominan, bukan hanya level Bengkulu. Mahzab pembangunan kita itu ekonomi, bahkan dalam pengelolahan hutan sekalipun pendorong utamanya adalah ekonomi,” katanya.

Yansen menjelaskan, dalam sejarah pengelolahan hutan, munculnya penanaman modal asing di zaman Soekarno, ketika itu belum ada Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Meski tetap mengakomodasi pembukaan lahan terutama untuk transmigrasi, namun tidak ekstraksi kayu.

Bergeser ke zaman Suharto, ekstraksi kayu dilakukan bahkan tanpa tanda kutip yang artinya tebang dan jual.

Barulah kemudian di tahun 90an, muncul istilah seperti sustainable forest development, HPH dan segala macam sebagai upaya untuk mengakomodir kemungkinan dampak lingkungan.

Di Bengkulu, sambung Yansen, memang selama ini eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) jika dibanding provinsi lain lebih belakang. Daerah lain justru lebih duluan, tapi itu karena memang SDA di Bengkulu yang tidak terlalu banyak.

“Jadi, kalau ditanya apakah selama ini pengambilan kebijakan di Bengkulu sudah berdasarkan kajian? Menurut saya iya, terutama kajian ekonomi. Tapi mengenai dampak jangka panjang, nah ini yang harus dipertanyakan,” pungkasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here