Dugaan Eksploitasi Anak, Kuasa Hukum Pemkot Bengkulu Datangi Komnas Perlindungan Anak

0
176

BengkuluKito.Com, – Guna menyikapi dugaan eksploitasi anak, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu diwakili Kabag Hukum Abdul Rais dan Kuasa Hukum Pemkot, Wawan Ersanovi, Teo Refelsen, dan Agustan Rachman mendatangi Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak di Jakarta.

Tim kuasa hukum Pemkot Bengkulu saat tiba di Kantor Komnas Perlindungan Anak di Jakarta.

Kedatangan pihak Pemkot dan kuasa hukum ini dalam rangka menyampaikan pengaduan ke Komnas Perlindungan Anak, terkait dugaan eksploitasi anak yang dalam hal ini adalah siswa-siswi SD Negeri 62 Kota Bengkulu.

Setiba di Kantor Komnas Perlindungan Anak yang dipimpin Arist Merdeka Sirait, Tim Hukum Pemkot Bengkulu diterima oleh bagian pengaduan yaitu ibu Utami, Mia dan ibu Indah, Selasa (27/8/2019).

Tim kuasa hukum Pemkot Bengkulu saat bertemu pihak Komnas Perlindungan anak.

Disampaikan salah seorang kuasa hukum Pemkot, Wawan Ersanovi, dugaan eksploitasi anak tersebut diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab menyeret anak-anak masuk ke dalam pusaran konflik antara Pemerintah Kota Bengkulu dan Ahli Waris lahan SD Negeri 62 Kota Bengkulu.

“Pemerintah Kota Bengkulu menduga anak dieksploitasi untuk mendesak Pemerintah Kota Bengkulu membayar uang ganti rugi lahan sekolah sebesar Rp. 3,4 miliar,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, kata Wawan, tim hukum Pemkot menyerahkan lebih kurang 300 lembar dokumen dan rekaman video kepada pihak Komnas Perlindungan Anak.

“Eksploitasi anak ini dengan cara mensetting puluhan anak mengemis di jalanan dalam keadaan berpanas-panasan. Bahkan, lebih parahnya lagi anak-anak dikondisikan untuk tidak masuk sekolah yang tentu akan berdampak negatif bagi siswa,” ungkapnya.

Wawan menambahkan, guna mencegah terjadinya pengulangan eksploitasi yang berdampak pada terlanggarnya hak anak, Pemerintah Kota Bengkulu bersama kuasa hukumnya mengadu ke Komnas Perlindungan Anak dan meminta untuk segera dalam waktu dekat menurunkan tim investigasi independen terkait dugaan Eksploitasi anak (siswa-siswi SDN 62 Kota Bengkulu).

Kemudian, melaporkan dan/atau merekomendasikan hasil investigasinya kepada pihak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan jika benar ada oknum yang melakukan ekploitasi anak untuk kepentingan tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Karena ini menyangkut hak anak-anak untuk tidak mendapatkan eksploitasi sebagaimana Konvensi Hak Anak (convention on the rights of the child) dan UU Perlindungan Anak,” tegasnya.

Di hadapan lembaga independen ini, sambung Wawan, Tim Hukum Pemerintah Kota Bengkulu menyampaikan bahwa Pemkot Bengkulu berkomitmen supaya hak-hak siswa SD 62 tidak terlanggar.

“Tujuannya, agar proses belajar-mengajar tetap berjalan walaupun sekolah SD 62 disegel secara ilegal oleh pihak ahli waris. Misalnya dengan melakukan berbagai macam upaya untuk memenuhi (to fulfill) hak anak untuk mendapatkan Pendidikan dan mengembangkan diri,” jelasnya.

Seperti, lanjut Wawan, alternatif tempat belajar di SD 51 dan SD 59 Kota Bengkulu sembari menunggu pengadaan lahan dan bangunan sekolah yang baru untuk SDN 62 Kota Bengkulu.

“Selain itu Pemerintah Kota Bengkulu juga menyiapkan kendaraan khusus sebagai alat transportasi untuk antar-jemput siswa-siswi ke SD 51 dan SD 59, sebagai tempat aktifitas sekolah sementara,” tambahnya.

Namun demikian, Wawan menyebut Pemda Kota Bengkulu tidak menutup diri dari usul dan saran publik. Dengan kata lain, Pemda Kota Bengkulu tidak anti kritik sepanjang untuk demi terjaminnya hak-hak siswa SD 62.

“Pihak Komnas Perlindungan Anak berjanji akan mempelajari pengaduan Pemkot Bengkulu tersebut dan dalam waktu dekat akan segera mengambil langkah-langkah demi kepentingan anak-anak siswa SD 62,” tutupnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here