Dilaporkan ke Irwasum Mabes Polri, Ini Jawaban Kapolda

0
365
Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol. Supratman.

BengkuluKito.Com, – Dinilai berpihak dalam sengketa tambang batu bara yang berlokasi di Tabah Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bengkulu, Brigjen Pol Supratman dilaporkan ke Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri, Kamis (22/8/2019)

Kapolda Bengkulu bersama-sama Karo ops Kombes Dede Alamsyah, dan Dirreskrimum Polda Bengkulu, Kombes Pasma Royce secara resmi dilaporkan ke Irwasum Polri, Komjen Polisi Moechgiyarto, di Mabes Polri Jakarta, oleh Dirut dan pemilik PT. Bara Mega Quantum, Nurul Awaliyah didampingi Branch Manager Eka Nurdianty Anwar.

Pelaporan tersebut, terkait perampasan tambang batu bara milik Nurul Awaliyah di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

Menurut Nurul, berdasarkan alat bukti rekaman video, dokumentasi foto, dan keterangan saksi, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Supratman telah bersikap tidak netral, berpihak dengan memberikan bantuan pengamanan kepada salah satu pihak yang bersengketa ‘Trio Bersaudara’.

Direktur utama (Dirut) sekaligus pemilik PT Bara Mega Quantum (BMQ), Nurul Awaliyah.

Yaitu, Dinmar Najamudin, Agusrin Maryono Najamudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin, yang merebut secara melawan hukum tambang batu bara PT. Bara Mega Quantum dari pemiliknya yang sah, yakni Nurul Awaliyah yang terletak di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

“Pada 19 Agustus 2019, dengan menggunakan uang dan fasilitas milik negara, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Supratman memberi bantuan pengamanan dengan menandatangani Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor: Sprim/1389/VIII/PAM.3.3./2019,” terang Nurul dalam siaran persnya.

“Memobilisasi 280 personil polisi ke lokasi tambang milik PT. Bara Mega Quantum, untuk kepentingan ‘Trio Bersaudara’, yaitu Dinmar Najamudin, Agusrin Maryono Najamudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin, dalam mengambil alih lapangan tambang batu bara milik Nurul Awaliyah, secara melawan hukum,” tambahnya.

Kebijakan memobilisasi 280 personil polisi ke tambang batu bara PT. Bara Mega Quantum, sambung Nurul, oleh Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Supratman, bersama-sama bawahannya Karo ops Kombes Dede Alamsyah tersebut, dikualifisir sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power).

Karena, telah menempatkan lembaga kepolisian RI sebagai backing salah satu pihak yang berperkara yaitu ‘Trio Bersaudara’ Dinmar Najamudin, Agusrin Maryono Najamudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin.

Dugaan penyalahgunaan ini, didukung oleh fakta dimana terdapat 6 (enam) orang karyawan kelompok Trio Bersaudara, yang ikut bersama-sama berada dalam rombongan 280 personil polisi, yang turun ke tambang.

“Pada bagian lain, polisi telah bertindak diskriminatif dengan menangkap 34 karyawan yang tengah menjaga tambang di hutan, dengan mengerahkan 280 personil polisi. Hal ini sangat berlebihan,” ujarnya.

Orang-orang yang ditangkap itu, lanjut Nurul, tidak melakukan pelanggaran hukum dan mengganggu ketentraman masyarakat.

“Polisi memakai dalih usang yang palsu yakni premanisme dan demi menjaga ketertiban. Premanisme itu ada di kota bukan di hutan, karena preman itu memeras dan memalak orang. Justru, tindakan polisi yang memobilisasi 280 personil dan membackingi pihak swasta merebut tambang saya itu bentuk premanisme” tegasnya.

Selain itu, Branch Manager PT. Bara Mega Quantum Eka Nurdianty Anwar mengungkapkan, sebelumnya Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Supratman, bersama-sama Dirreskrimum Polda Bengkulu, Kombes Pasma Royce, diduga melakukan pembiaran terhadap penyidiknya.

Branch Manager PT Bara Mega Quantum (BMQ), Eka Nurdianty Awnwar.

Bentuk pembiaran tersebut, dengan tidak melakukan pengawasan atas terjadinya praktek kriminalisasi pada diri Nurul Awaliyah, pemilik PT. Bara Mega Quantum, atas pelaporan Dinmar Najamudin di Direskrimum Polda Bengkulu, sesuai nomor Laporan Polisi: LP-B/218/2018/II/2018/Siaga SPKT III.

Tanpa alat bukti yang sah menurut hukum, kata Eka, Nurul Awaliyah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Dirreskrimum Polda Bengkulu. Dengan tujuan, mempermudah pihak pelapor merebut tambang batu bara PT. Bara Mega Quantum milik terlapor.

“Kini perkaranya tengah dieksaminasi oleh Plt Jampidum untuk dihentikan penuntutannya,” tutur Eka.

Pada sisi lain, tambah Eka, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Supratman, bersama-sama Dirreskrimum Polda Bengkulu, Kombes Pasma Royce, dinilai melakukan pembiaran yang secara langsung atau tidak langsung membuat tidak berjalannya penyidikan, atau menghalang-halangi penyidikan perkara pidana yang dilaporkan pihak Nurul Awaliyah.

Sesuai Tanda Bukti Lapor Nomor Pol: LP-B/231/II/2018/SIAGA SPKT II, tanggal 26 Februari 2018, di Direktorat Dirkimum Polda Bengkulu, terhadap dugaan pidana yang dilakukan Dinmar Najamudin dan kawan-kawan.

“Padahal terdapat rekomendasi hasil gelar perkara tanggal 6 Juni 2018 di Karo Wassidik Bareskrim, yang menyatakan statusnya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ungkapnya.

Dalam merebut tambang PT. Bara Mega Quantum dari pemiliknya yang sah, sambung Eka, berdasarkan fakta yang terjadi sebagaimana yang diurai dalam isi laporan tahapan grand strategi yang direncanakan kelompok Trio Bersaudara, yakni Dinmar Najamudin, Agusrin Maryono Najamudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin, adalah pertama, mementahkan pelaporan pidana yang dilakukan Nurul Awaliyah.

Kedua, mencoba memenjarakan Nurul Awaliyah. Ketiga, memasuki dan merebut tambang milik Nurul Awaliyah dengan bantuan Kapolda Bengkulu, Brigjen Supratman, dengan Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor: Sprim/1389/VIII/PAM.3.3./2019, sekaligus memobilisasi 280 personil polisi pada tanggal 19 Agustus 2019.

Eka menceritakan, pangkal permasalahan tambang PT. Bara Mega Quantum bermula ketika Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Ahyan Endu, sebagai penyelenggara negara melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum.

Dengan modus, mengakui surat palsu SK NO. 267 tahun 2011, yang seolah-olah diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah untuk kepentingan pihak Dinmar Najamudin dan kawan-kawan.

Padahal, selain tidak tercatat di Dirjen Minerba Kementerian ESDM, SK NO. 267 tahun 2011 tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah.

Lalu, berdasarkan SK fiktif itu, Kadis ESDM memberikan legalitas kepada pihak yang tidak memiliki hak yakni Dinmar Najamudin dan kawan-kawan untuk menambang dan menjual batu bara mlik PT. Bara Mega Quantum di di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.

“Sejatinya, pemilik atas 90% saham pada PT. Bara Mega Quantum, adalah Nurul Awaliyah, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Terbatas PT. Bara Mega Quantum, yang termuat dalam Akta No. 12 tanggal 27 September 2010, dan Akte Nomor 35 tertanggal 21 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Mufti Nokhman, Notaris di Kota Bengkulu,” jelasnya.

Kemudian, mendapatkan legalitas untuk menambang, berdasarkan IUP Operasi Produksi Nomor 339/tahun 2010, tanggal 01 Desember 2010, yang ditandatangani Drs. H. Asnawi A. Lamat, selaku Bupati Bengkulu Tengah, perusahaan tambang batu bara PT. Bara Mega Quantum adalah milik Nurul Awaliyah.

“Biar nanti penyidik KPK yang akan memeriksa terhadap kemungkinan adanya unsur pemberian suap dibalik keberanian Ahyan Endu melakukan perbuatan melawan hukum dengan melegalisasikan praktek ilegal mining tersebut” sampai Eka.

Ditambahkannya, berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi berupa hasil Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 28 Juli 2016 Dinas ESDM Provinsi Bengkulu pada era Hermansyah Burhan, pemilik dan Dirut PT. Bara Mega Quantum yang diakui adalah Nurul Alawiyah.

Dalam perkembangannya, setelah Kadis ESDM Provinsi Bengkulu dijabat Ahyan Endu, legalitas menambang dimanipulasi secara tanpa hak berubah menjadi nama Dinmar Najamudin.

Pada 13 Agustus 2011, Mufti Nokhman, selaku notaris bersama-sama Yuan Rasugi Sang, dan Dinmar Najamudin melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan dan memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 263 KUHP dan 266 KUHP.

“Hal itu berdasarkan alat bukti surat berupa Akte Nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011 dan Akte Nomor 27 tanggal 19 Agustus 2011,” ungkapnya.

Di dalam Akte Nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011 dan Akte Nomor 27 tanggal 19 Agustus 2011, yang diterbitkan oleh notaris Mufti Nokhman, terdapat keterangan palsu yang dituangkan, seolah-olah telah terjadi peralihan dan pemberian hibah sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) atau seluruh saham milik PT. Borneo Suktan Mining, yang ada pada PT. Bara Mega Quantum kepada Yuan Rasugi Sang.

“Sudah barang tentu pembuatan Akte Nomor: 17 tanggal 13 Agustus 2011 dan Akte Nomor: 27 tanggal 19 Agustus 2011 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum perdata dan pidana, karena dibuat tanpa adanya kehendak, keinginan dan persetujuan kami Nurul Awaliyah sebagai pemilik saham yang sah,” bebernya.

Atas terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Notaris Mufti Nokhman, Yuan Rarugi Sang dan Dinmar, Najamudin, Nurul Awaliyah pada tanggal 12 September 2011 melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

“Berdasarkan Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/360/IX/2011/BARESKRIM, dan menggugat secara perdata melalui Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Oktober 2011, di bawah Register Nomor: 23/Pdt.G/2011/PN.Bkl,” pungkasnya.

Menanggapi tudingan tersebut, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Supratman menjelaskan bahwa pihaknya hanya sebatas mencegah terjadinya konflik.

“Kita tidak punya kepentingan apa-apa, supaya tidak terjadi bentrok ya kita lakukan seperti itu,” ujar Kapolda, dilansir dari TribrataNews Bengkulu.Com.

Terkait laporan PT BMQ pimpinan Nurul Awaliyah ke Irwasum Polri, Kapolda menanggapi hal ini dengan tenang.

Menurutnya, hal itu bagus. “Justru dari dulu kita minta itu jalur hukum, apa katanya proses tidak pas? Ya silahkan, kan itu ranahnya PTUN kan. Apapun hasil itu nanti kita akan ikuti, justru dari dulu kita imbau seperti itu supaya polemik ini tidak berkepanjangan,” ungkap Kapolda.

Dari pernyataan ini, Kapolda Bengkulu ingin memperjelas bahwa Polda Bengkulu murni melaksanakan tugas pencegahan terhadap adanya potensi konflik yang kemungkinan bisa terjadi antara kedua belah pihak, karena hal ini akan berdampak merusak situasi kamtibmas yang tadinya kondusif menjadi tidak aman. (JR)

Leave a Reply