Kadis ESDM Provinsi Bengkulu Dilaporkan ke KPK

0
285

BengkuluKito.Com, – Terkait dugaan pemufakatan jahat beraroma suap pidana ilegal mining atas tambang yang berlokasi di Tabah Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Ahyan Endu akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

Bersamaan dengan itu, trio bersaudara yakni Dinmar Najamudin, Agusrin Maryono Najamudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin juga ikut dilaporkan, oleh Branch Manager PT Bara Mega Quantum (BMQ) Eka Nurdiyanti Anwar, dengan didampingi 100 anggota Satgas Anti Diskriminasi Hukum (Sadis).

Disampaikan Eka, modus dengan dalih ada SK No. 267 Tahun 2011, pelaku perampas tambang yakni trio bersaudara, Dinmar Najamudin dan kawan-kawan.

Kemudian, diberi legitimiasi oleh Kadis ESDM Ahyan Endu untuk melakukan ilegal mining di atas lahan PT. Bara Mega Quantum milik Nurul Awaliyah, dengan memberikan beberapa surat yang memuat unsur pidana keterangan palsu.

Branch Manager PT Bara Mega Quantum (BMQ), Eka Nurdiyanti Anwar.

Padahal, kata Eka, yang dimaksud SK No. 267 Tahun 2011, selain tidak terdaftar di Dirjen Minerba, juga dinyatakan tidak pernah diterbitkan oleh Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

“Terdapat serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ahyan Endu, selaku penyelenggara negara yang merugikan negara,” terangnya, melalui siaran pers, Rabu (218/2019).

Terhadap pertanyaan apakah dalam kasus ini ada praktek penyuapan kepada Ahyan Endu selaku penyelenggara negara, sambung Eka, biar penyelidik KPK yang menjawabnya.

“Saya sudah menyerahkan dokumen-dokumen data pendukung yang diminta,” ujar Eka.

Ia menerangkan, pada 28 Juli 2016 dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Clear and Clean Mineral Batu Bara di Provinsi Bengkulu, pemilik dan pemegang saham PT. Bara Mega Quantum yang diakui adalah Nurul Awaliyah.

Dengan jabatan, Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining, yang merupakan pemilik atas 90% saham pada PT. Bara Mega Quantum.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Terbatas PT. Bara Mega Quantum, yang termuat dalam Akta No. 12 tanggal 27 September 2010, dan Akte Nomor 35 tertanggal 21 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Mufti Nokhman, Notaris di Kota Bengkulu.

Sesuai Berita Acara termaksud, lanjut Eka, SK IUP PT. Bara Mega Quantum, yang berlaku adalah SK Nomor 339 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Operasi Produksi, dengan Nurul Awaliyah sebagai Direktur Utama. Kemudian, SK Nomor 145 Tahun 2011, tidak ada perubahan Peta Koordinat dan Direksi.

Mengenai SK Nomor 468 Tahun 2013 juga hanya perubahan Peta Koordinat, sehingga kedudukan hukum Nurul Awaliyah selaku Dirut, sesuai SK-SK yang diakui negara tersebut.

“Akan tetapi oleh Kadis ESDM Provinsi Bengkulu Ahyan Endu, dengan dalih ada SK No. 267 Tahun 2011, pelaku perampas tambang yakni Dinmar Najamudin dan kawan-kawan malah diberi legitimiasi untuk melakukan ilegal mining di atas lahan PT. Bara Mega Quantum,” ungkapnya.

Menurut Eka, secara hukum Nurul Awaliyah Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining dan pemilik atas 90% saham pada PT. Bara Mega Quantum.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Terbatas PT. Bara Mega Quantum, yang termuat dalam Akta No. 12 tanggal 27 September 2010, dan Akte Nomor 35 tertanggal 21 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Mufti Nokhman, Notaris di Kota Bengkulu.

Pada 13 Agustus 2011, Mufti Nokhman selaku notaris bersama-sama Yuan Rasugi Sang dan Dinmar Najamudin melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan dan memberikan Keterangan palsu ke dalam Akta Otentik.

Sebagaimana yang dimaksud Pasal 263 KUHP dan 266 KUHP, berdasarkan alat bukti surat berupa Akte Nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011 dan Akte Nomor 27 tanggal 19 Agustus 2011, seolah-olah telah terjadi peralihan dan pemberian hibah sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) atau seluruh saham milik PT. Borneo Suktan Mining, yang ada pada PT. Bara Mega Quantum kepada Yuan Rasugi Sang.

“Sudah barang tentu pembuatan Akte Nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011 dan Akte Nomor 27 tanggal 19 Agustus 2011 tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum perdata dan pidana, karena dibuat tanpa adanya kehendak, keinginan dan persetujuan dari Nurul Awaliyah sebagai pemilik saham yang sah, dan tanggal 12 September 2011, telah melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri, berdasarkan Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/360/IX/2011/Bareskrim,” beber Eka.

Ditambahkannya, di tengah-tengah pemeriksaan perkara pidana di Bareskrim Polri dan perkara perdata di pengadilan, pihak Dinmar Najamudin dan kawan-kawan mengajukan perdamaian kepada Nurul Awaliyah.

Akhirnya, pada 21 Juni 2013, Nurul Awaliyah, Mufti Nokhman dan Dinmar Najamudin sepakat dan setuju dengan itikad baik untuk mengakhiri perselisihan atau permasalahan hukum diantara para pihak secara pidana maupun perdata, dengan menandatangani Perjanjian Perdamaian, sebagaimana bukti surat berupa Akte Nomor 105, yang diterbitkan oleh Jimmy Tanal, Notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid.

Berdasarkan Akte Perjanjian Perdamaian tersebut, lanjut Eka, para pihak setuju dan bersedia untuk menghentikan perkara pengadilan yang masih berjalan dalam proses ke Mahkamah Agung dan pencabutan Laporan Polisi di Bareskim Polri.

Sesuai kesepakatan yang tertuang dalam isi Perjanjian Perdamaian, terang Eka, pihak Dinmar Najamudin setuju dan bersedia membayar, memberikan, atau mengembalikan uang sebesar Rp. 17 miliar kepada Nurul Awaliyah, sebagai kompensasi atau uang pengganti yang telah pihak Nurul Awaliyah keluarkan.

Dengan ketentuan sebagai berikut, pertama bahwa Rp. 2 miliar sudah dibayar pertanggal 26 Maret 2013, sisanya Rp. 15 miliar dibayar dengan syarat Rp. 2 miliar dibayarkan setelah ada bukti pencabutan Laporan Polisi di Bareskrim Polri.

Kemudian, Rp. 4.500.000.000 dibayar berupa batubara dan Rp. 8.500.000.000 dibayar berdasarkan fee produksi.

Pada 28 Maret 2013, dalam rangka mematuhi Perjanjian Perdamaian, Nurul Awaliyah dengan penuh itikad baik membuat surat pencabutan Laporan Polisi ke Dirtipidum Bareskrim Polri, terhadap LP No. TBL.360/IX/2011/Bareskrim tertanggal 12 September 2011, sesuai surat Nomor: 011/BSH-1.0/IV/2013.

Pada 16 Oktober 2013, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Herry Prastow, menandatangani Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/20 B/Subdit-V/2013/Dirtipidum tentang Penghentian Penyidikan atas perkara pidana terkait dengan keterangan palsu dalam akte otentik tentang hibah 1800 lembar saham PT. Borneo Suktan Mining pada PT. Bara Mega Quantum kepada Yuan Rasugi.

“Berdasarkan penyelidikan di Mabes Polri atas LP: TBL 360/IX/2011/BARESKRIM tertanggal 12 September 2011 tersebut, terhadap para terlapor, Dinmar Najamudin dan kawan-kawan dinyatakan potential suspect untuk ditetapkan sebagai tersangka, mengingat seluruh unsur pidana yang dipersangkakan telah terpenuhi,” jelasnya.

Namun begitu, menurut Eka, alih-alih melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian sesuai Akte Nomor 105, yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, pada 21 Februari 2018, selain ingkar janji dengan tidak melaksanakan kesepakatan, kembali melakukan pidana pemalsuan.

Dinmar Najamudin dan kawan-kawan malah mengkriminalisasi Nurul Awaliyah, dengan membuat laporan polisi ke Polda Bengkulu, sesuai LP Nomor: LP-B/218/II/2018/Siaga SPKT III, memakai persangkaan palsu yakni penipuan dan penggelapan.

Ironisnya, mendapatkan bantuan juga dari oknum penyidik dan JPU Kejati Bengkulu.

Eka menyebut, persangkaan palsu yang direkayasa oleh Dinmar Najamudin dalam laporannya, pada intinya Nurul Awaliyah dituduh melakukan penipuan dan penggelapan, terkait penerimaan uang sebesar Rp. 2 miliar.

Padahal, uang tersebut merupakan pengejawantahan dari kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian, sesuai Akte Nomor 105, halaman 12, yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, yang telah mendapat penguatan dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1607 K/Pdt/2013.

“Berdasarkan fakta dan hukum yang telah diuraikan di atas, maka adalah sangat nyata kalau penetapan Nurul Awaliyah sebagai tersangka bertentangan dengan hukum, tindakan yang semena-mena (obuse of power) dan kesesatan dalam menjalankan hukum acara pidana (misbruik van rect process) yang karenanya menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak ada bukti permulaan yang kuat,” ujarnya.

Masih menurut Eka, praktek kriminalisasi dan rekayasa memperoleh dukungan dari oknum penyidik Polda Bengkulu, yang dalam perkembangannya malah ‘disepakati’ oleh JPU dengan dinyatakan P-21 oleh Kejati Bengkulu, dan dilakukan penyerahan tahap ke-2 pada tanggal 2 Agustus 2019.

Sehingga, ‘permufakatan jahat’ yang dilakukan oknum aparat penegak hukum dalam sebuah peristiwa apa yang sering disebut sebagai praktek mafia hukum ini telah selesai dengan sempurna.

Kini, kata Eka, perkaranya tengah diatensi oleh Plt Jampidum Kejagung RI untuk diterbitkan SKPP memenuhi permohonan perlindungan Nurul Awaliyah.

Sedangkan, motif dan mens rea (niat jahat) Dinmar Najamudin dan kawan-kawan yang mendapat dukungan penuh dari 2 (dua) orang saudara kandungnya yang lain yakni Agusrin Maryono Najamudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin, diduga bertujuan hendak merampas dan menguasai kembali secara melawan hukum perusahaan tambang batu bara milik PT. Bara Mega Quantum yang terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan IUP Operasi Produksi Nomor 339 Tahun 2010, tanggal 1 Desember 2010, yang ditandatangani Asnawi A. Lamat, selaku Bupati Bengkulu Tengah.

“Perbuatan melawan hukum pidana dalam upaya merampas dan menguasai tambang batu bara milik kami PT. Bara Mega Quantum oleh Dinmar Najamudin diulangi kembali, dan telah dilaporkan ke Polda Bengkulu, berdasarkan Tanda Bukti Lapor Nomor Pol: LP-B/231/II/2018/SIAGA SPKT II, tanggal 26 Februari 2018,” sampai Eka.

Berdasarkan alat bukti surat-surat antara lain, tertanggal 2 September 2011, surat tertanggal 18 Desember 2013, yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Tengah yang ditandatangani oleh Sanadjitu Tuhuteru memakai kedudukan dan martabat palsu, dengan mengaku-ngaku sebagai Dirut PT. Bara Mega Quantum, atas suruhan Agusrin Maryono Najamudin.

Berikutnya, surat tertanggal 24 November 2016 yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dinmar Najamudin mengaku sebagai Direktur PT. Bara Mega Quantum.

Terhadap LP-B/231/II/2018/SIAGA SPKT II tersebut, berdasarkan laporan hasil gelar perkara tanggal 6 Juni 2018, peserta gelar merekomendasikan agar perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Laporan hasil gelar perkara di Karo Wassidik Bareskrim Polri pada era kepemimpinan Brigjen Pol Tomsi Tohir Balauw, didukung oleh pendapat hukum Ekawaty Kristianingsih.

“Namun, pemeriksaan di Direskrimum Polda Bengkulu hingga hari ini masih jalan di tempat,” tutup Eka.

Menanggapi laporan tersebut, Kadis ESDM Provinsi Bengkulu Ahyan Endu menyatakan siapkan saja datanya.

“Siapkan saja data-data yang ada,” singkatnya.(JR)

Leave a Reply