LSM Predator dan Agenda Pemberantasan Korupsi

0
326

Oleh:
Ari Wirya Dinata dan Arie Elcaputera.

Di penghujung bulan Juli 2019, warga Bengkulu dihebohkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang.

Diduga, korupsi tersebut melibatkan beberapa kepala desa dan oknum di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, yaitu Badan Peneliti Aset Negara (BPAN) dan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), terkait penggunaan Dana Desa (DD).

Hal ini mensinyalkan, bahwa mesin pemberantasan korupsi berupa civil society organization (CSO) tidak menjalankan peran pengawasan di daerah.

Selain itu, Operasi tangkap tangan ini menambah deretan daftar hitam kasus korupsi yang terjadi di negeri ini.

Dalam OTT tersebut, oknum LSM ditangkap lantaran diduga memaksa, mengintimidasi beberapa kepala desa di Kabupaten Kepahiang untuk menyerahkan sejumlah uang yang bersumber dari Dana Desa.

Diketahui, program pemerintah melalui Dana Desa yang telah disalurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia telah memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan desa seperti infrastruktur.

Belum lagi, Dana Desa tersebut juga diperuntukan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sehingga melalui Dana Desa ini diharapkan kedepan tidak lagi terdapat status desa/daerah tertinggal.

Sejatinya program dana desa, sejalan dengan visi besar Presiden Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran.

Dana desa adalah ladang baru terjadi korupsi dalam kerangka otonomi dan desentralisasi.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (baca: Kemendes PDTT). Sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2019, Dana Desa telah menghabiskan 257 triliun rupiah dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Jika dirinci, maka hampir setiap tahunnya dalam kurun 4 tahun Dana Desa mengalami peningkatan yakni 20.67 T (2015), 46.98 T (2016), 60.00 (2017 dan 2018) dan 70 T (2019).

Bahkan Kemendes PDTT berencana untuk meningkatkan anggaran Dana Desa menjadi 400 T hingga tahun 2024.

Cita luhur dari Dana Desa adalah untuk mengurai isu pembangunan yang selama ini bersifat sentralistik dan berorientasi pusat.

Namun, lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol menyebabkan gelontoran triliun-an rupiah Dana Desa dari pemerintah rentan disalahgunakan.

Banyak Kepala Desa yang tersandung kasus korupsi penyalahgunaan Dana Desa di Indonesia, tanpa terkecuali di Provinsi Bengkulu.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan agenda Pemerintah dalam memberantas korupsi, dengan mengentaskan angka kemiskinan di tingkat desa.

Selain itu, Provinsi Bengkulu mempunyai catatan kelam dalam kasus korupsi. Dimana dalam catatan penegakan hukum, setidaknya sudah ada 2 kali hatrick atau 6 (enam) kepala daerah di Bengkulu yang terjerat perkara korupsi.

Tiga diantaranya dilakukan oleh Gubernur (Agusrin M Najamudin, Junaidi Hamsyah, dan Ridwan Mukti). Sedangkan tiga lainnya oleh Bupati (Murman Effendi, Ichwan Yunus, dan Dirwan Mahmud).

Tentu kasus tersebut menjadi pertanyaan besar apa yang menyebabkan mudahnya kepala daerah masuk berulang-ulang kali dalam kubangan jerat kasus korupsi.

Seolah-olah, tidak ada hikmah atau pelajaran yang diambil dari kejadian sebelumnya untuk memperbaiki birokrasi dan pengelolaan Pemerintahan Daerah dilingkup Provinsi Bengkulu.

Jamak diketahui korupsi dapat dikategorikan menjadi 2 modus, yaitu korupsi karena ketamakan (corruption by greed) dan korupsi karena kebutuhan (corruption by need).

Sejatinya korupsi yang terjadi di Indonesia tentu diikuti niat (mens rea) keserakahan, dan libido keserakahan tersebut didukung dengan atmosfer pengawasan yang lemah dari gerakan masyarakat.

LSM seharusnya memainkan peran sebagai Amicus (sahabat) pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya justru ikut berselingkuh dengan aparat untuk menyelewengkan uang publik.

Sejarah mencatat gerakan masyarakat mempunyai andil besar dalam perkembangan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Keberadaan LSM seharusnya menjadi sebuah kelompok kritis yang memberikan tekanan pada pemerintah dan kemudian memposisikan diri menjadi kelompok penekan (pressure grup) untuk melakukan perubahan.

Demikianlah sejatinya khittah dari LSM sebagai pilar lainnya dalam rancang bangun negara hukum (rule of law) dan demokrasi.

Gerakan masyarakat dan kalangan terpelajar mencatat sejarah Reformasi 1998 yang menjatuhkan rezim otoriter dan koruptif.

Bahkan pasca reformasi, kehadiran LSM, masyarakat sipil dan akademisi dalam pelbagai gesekan kepentingan yang terjadi antara Kepolisian RI dan KPK seperti drama Cicak Vs Buaya jilid 1 dan 2 turut membantu menyelesaikan berbagai upaya mereduksi semangat pemberantasan korupsi.

Fungsi inilah yang kemudian alpa dan tidak berjalan di Provinsi Bengkulu, kehadiran LSM seharusnya menjadi pengawal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan sebaliknya menjadi predator yang berjamaah dan bermufakat jahat dengan penyelenggara negara mengorupsi uang rakyat.

Padang, Sumatera Barat bisa menjadi salah satu contoh bagaimana sinergisitas antara 3 kelompok yaitu LSM, Akademisi dan Pemerintah Daerah mampu menangkal bahaya laten korupsi.

Meskipun belum sepenuhnya baik, namun keberadaan LSM dan Akademisi yang lantang mengkritik dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah turut berkontribusi membentuk pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Menurut Survey Indeks persepsi korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Tranparency International Indonesia (TII), Tahun 2017 di 12 kota menempatkan Padang sebagai salah satu kota yang bersih dengan nilai indeks 63.1.

Bahkan Prof Saldi Isra (Akademisi dan sekarang Hakim MK) pernah menjadi pendekar anti korupsi dan berada di garda terdepan memimpin dan membongkar kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh DPRD.

Peran dan kerja-kerja amicus pemberantasan korupsi di Padang adalah contoh bagaimana kolaborasi banyak pihak khususnya LSM dan Akademisi sebagai salah satu kunci memberantas korupsi.

Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here