Akses Keadilan Bagi Anak, LBH Respublica Bersama PKBI Gelar Penyuluhan Hukum Kepada Orang Tua ABH

0
240

BengkuluKito.Com, – Guna memberi akses keadilan bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu kembali menggelar penyuluhan hukum yang difokuskan kepada orang tua ABH.

Penyuluhan hukum ini mengangkat tema ‘Bantuan Hukum, Akses Keadilan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)’ dan dihadiri puluhan orang tua ABH.

Kegiatan tersebut digelar di Kantor PKBI, di Jalan Kapuas Raya Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu, Selasa (20/8/2019).

Para orang tua ABH saat mengikuti penyuluhan hukum yang digelar LBH Respublica bersama PKBI Bengkulu.

Kegiatan ini, merupakan lanjutan penyuluhan hukum bersama ABH yang berada di LPKA Kelas II Bengkulu yang telah dilaksanakan pada 10 Agustus 2019 sebelumnya.

Dikatakan Direktur LBH Respublica, Irvan Yuda Oktora, dari hasil diskusi bersama orang tua ABH banyak sekali orang tua yang baru mengetahui mengenai hak-hak bagi anak ketika berhadapan dengan hukum.

“Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum atau advokat dan negara yang menanggung biayanya bagi mereka yang kurang mampu,” jelasnya.

Sehingga, sambung Irvan, pada praktek di lapangan orang tua hanya mengikuti setiap proses hukum tanpa tahu upaya apa yang harus ditempuh untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak.

“Perlindungan hukum dalam hal ini, mengandung pengertian perlindungan terhadap Anak yang Berhadapa dengan Hukum (ABH),” ungkapnya.

Irvan menyebut, ketika anak diproses secara hukum maka ia akan dikenakan pasal undang-undang pidana anak dengan konsekuensi hukuman penjara.

“Hukuman penjara bagi anak ini masih kontroversial di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada usia anak, mereka seharusnya masih harus dibina perkembangan moralnya,” terang Irvan.

Ditambahkannya, faktor yang mempengaruhi anak berkonflik dengan hukum pun sangat kompleks, sehingga bisa dikatakan bukan kesalahan anak semata.

“Dalam Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak,” paparnya.

“Orang tua dan negara memegang peranan vital untuk melindungi anak berkonflik dengan hukum secara fisik, psikis dan sosial,” tambahnya.

Menurut Irvan, ketika anak sudah terlibat tindak kriminal dan berkonflik dengan hukum, maka orang tua tetap menjaga interaksi dan komunikasi yang hangat dengan anak.

“Memberikan dukungan moral, pendidikan nilai-nilai benar yang berlaku di masyarakat agar anak tidak bingung bagaimana tuntutan masyarakat terhadap dirinya sebagai individu serta menjamin hak-hak anak selama menjalani proses hukum, salah satunya adalah mendapatkan bantuan hukum untuk memperoleh keadilan sebagai seorang anak,” tutupnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here