PT BMQ Nurul Awaliyah Menilai Polda Bengkulu Semena-mena

0
292

BengkuluKito.Com, – Branch Manger PT Bara Mega Quantum (BMQ) Bengkulu, Eka Nurdiyanti Anwar menyebut jika pihak Polda Bengkulu bertindak semena-mena menggeledah hingga menangkapi anak buahnya yang berada di lokasi tambang Tabah Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Senin (19/8/2019).

Branch Manager PT BMQ, Eka Nurdiyanti Anwar saat memberi keterangan.

“Terkait kejadian di (lokasi) tambang pada hari ini, itu berita yang sangat mengecewakan bagi saya terhadap pihak kepolisian terutama Polda Bengkulu. Dimana, Polda Bengkulu dengan semena-mena melakukan penggeledahan, menurunkan, dan menangkapi anak buah saya tanpa ada pemberitahuan ke kami,” ucapnya.

Pada saat itu, terang Eka, posisi anak buahnya juga tidak ada melakukan kegiatan apapun. “Yang menjadi pertanyaan saya, di dalam Sprintnya (Surat perintah) dinyatakan pengamanan untuk PT BMQ (Bara Mega Quantum), sementara PT BMQ itu adalah kita. Tetapi, kenapa malah kita yang diamankan,” ungkapnya.

Terkait masalah itu juga, sambung Eka, perlu diketahui bahwa dirinya juga sudah berbicara dengan Direskrimum Polda Bengkulu via telepon, “Itu saya sudah menjelaskan kepada Direskrimum bahwasanya landasan dari pihak sebelah (Bengkulu Mega Quantum/BMQ versi Dinmar) itu apa? Kenapa pihak dari Polda itu langsung begitu saja minta anak buah saya keluar dari tambang,” tanya Eka.

“Sementara itu tambang kami, hak milik kami sesuai dengan undang-undang dan juga SK-SK IUP itu adalah milik kami,” tambahnya.

Eka menyebut, pertama, SK IUP OP Nomor 339 Tahun 2010 itu adalah milik ibu Nurul Awaliyah sebagai direksinya. Kemudian, itu ada turunannya Nomor 145 Tahun 2011 bahwa di situ hanya dinyatakan perubahan peta koordinat. Berarti di dalamnya itu masih milik ibu Nurul Awaliyah.

Selanjutnya, kata Eka, ada lagi dari Dinas Pertambangan dan juga gubernur pada saat itu melakukan penciutan kembali dikarenakan pihaknya mau mengurus IPPKH.

Jadi, itu turunannya adalah 468. Dimana, di situ hanya perubahan peta dan koordinat kembali. Di situ jelas bahwa pemiliknya masih ibu Nurul Awaliyah, tidak ada pergantian direksi apapun.

“Tiba-tiba ini saya tanyakan kepada Direskrimum apa sih pak landasan mereka? Surat ESDM. Surat ESDM itu dari mana? SK 267 Tahun 2011,” ujarnya.

Perlu diketahui, lanjut Eka, SK 267 Tahun 2011 itu tidak pernah ada pada saat pihaknya melakukan rekonsiliasi dengan KPK di tahun 2016. Selain itu, SK ini hanya muncul pada masa jabatannya si Ahyan Endu. Pada zaman Hermansyah Burhan, itu yang berlaku adalah punya ibu Nurul.

“Jadi kita tidak pernah mengakui SK 267 ini, dan SK 267 ini jugalah yang menjadi landasan kami melapor kepada Ombudsman. Karena pak Ahyan Endu sebagai Kadis ESDM tidak pernah mau menyampaikan dari mana dapatnya SK 267 Tahun 2011 ini,” bebernya.

“Nah, kita sampaikan ke Ombudsman dan kita menunggu terlalu lama di situ sehingga terlalu banyak waktu yang vakum. Sekarang kami mencari tahu sendiri, dari mana SK 267 Tahun 2011 itu. Setelah kami cek, ternyata SK tersebut tidak pernah ada di Bupati Bengkulu Tengah dan juga tidak terverifikasi. Sampai hari ini asli surat tidak ada sama sekali, dan itu menunjukan bahwa SK 267 Tahun 2011 itu adalah SK siluman,” paparnya.

“Untuk itu saya sudah menyampaikan kepada pihak berwajib, di situ pak Direskrimum Pasma Royce sebagai yang di lapangan, yang menghubungi saya sehingga saya sampaikan kepada dia untuk segera melakukan tindakan pengecekan tentang SK 267 Tahun 2011 tersebut. Sebelum dia mengambil tindakan anarkis terhadap anak buah saya,” tambahnya.

Atas kejadian ini, Eka mengaku, dirinya sangat kecewa dan akan melaporkan ke pihak Propam Mabes Polri karena hal ini tidak benar, prosedurnya sudah tidak benar.

“Kita meminta Sprint nya apa, tidak dikasih sama beliau dan anak-anak di lapangan yang digeledah itu malah anak buah kita. Camp nya kita sebagai pemilik, bukan camp nya orang yang selama ini memalsukan,” sampainya.

“Jadi untuk diklarifikasi, tolong ya ini kepada Direskrimum Polda Bengkulu dalam hal ini pak Kapolda yang menurunkan Sprint, tolong dicek dengan sebenar-benarnya. SK 267 Tahun 2011 itu tidak ada dan itu sudah ada pernyataan dari Kabupaten Bengkulu Tengah, dan suratnya sudah saya lampirkan kepada Kepala Dinas ESDM Ahyan Endu,” pungkas Eka. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here