Lagi, Penyidik Bakal Periksa Tim 9 Pembebasan Lahan 62 Hektar Pemkot Bengkulu

0
73

BengkuluKito.Com, – Guna pengembangan proses penyidikan dugaan penjualan lahan 62 hektar milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, pihak Kejari Bengkulu bakal memeriksa kembali tim 9 pembebasan lahan tersebut.

Hal ini disampaikan Kasi Pidsus Kejari Bengkulu, Oktalian Darmawan, Selasa (13/8/2019).

“Tim 9 kalau dari hasil penyelidikan kemarin sudah beberapa orang yang kita panggil. Tapi untuk yang lain, saya sudah berkoordinasi kepada mantan-mantan pejabat yang ada. Yang jelas mereka yang masih hidup ya, dan mereka kooperatif kapanpun mereka dipanggil mereka akan siap untuk memberi keterangan di kejaksaan,” terangnya.

Kata Oktalian, karena ini sudah masuk ke tahap penyidikan maka kapasitas tim 9 yang dipanggil nanti statusnya ya saksi.

“Kalau jangka waktu penyelidikan itu ada batas waktunya dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pidsus. Saya harapkan nanti tim dapat bekerja dengan optimal, sehingga batas waktu yang sudah ditentukan di dalam SOP itu dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Apapun hasilnya nanti, sambung Oktalian, pihaknya akan menggelar ekspos di depan pimpinan dan apapun kesimpulannya akan dipertanggungjawabkan.

Apakah perhitungan Kerugian Negara (KN) oleh pihak BPKP sudah dilakukan? Oktalian menjawab, “kita periksa dulu ya, kita periksa dulu baik itu saksi-saksi kemudian dokumen-dokumen, sehingga hasil dari pemeriksaan nanti kita peroleh kesimpulan, dan kesimpulan itu nanti kita bawa ke BPKP atau BPK,” jelasnya.

Biasanya, terang Oktalian, BPK atau BPKP itu meminta pihaknya mengekspos terlebih dahulu sebelum mereka melakukan perhitungan kerugian negara.

“Untuk ekspos ini kan, yang jelas tim harus tahu dulu, permasalahannya dimana, dugaan kerugian negaranya dimana dan berapa. Sudah itu nanti, dikeluarkan perhitungannya oleh BPKP atau BPK,” ujarnya

Oktalian menambahkan, tidak menutup kemungkinan tindakan-tindakan paksa atau persuasif dilakukan kembali oleh penyidik sepanjang dari pemeriksaan saksi-saksi nanti dianggap diperlukan, maka akan dilakukan.

“Yang jelas, saya sampaikan kepada teman-teman pers semuanya harus berdasarkan SOP. Jadi jangan melampaui SOP atau bertentangan dengan SOP yang sudah diatur,” pungkasnya.

Adapun nama-nama tim 9 yakni mantan Wali Kota Bengkulu Chairul Amri selaku Ketua Tim 9 dan Sekretarisnya Kepala BPN Ibnu Wardono.

Kemudian, mantan Camat Muara Bangkahulu M. Ali, mantan Kepala Desa Bentiring Sutardi, mantan Kabag Pemerintahan Pemkot Darussalam, mantan Sekdakot Nuzuar Zuhur, dan mantan Asisten 1 Sekdakot Syafran Juanedi.

Diketahui, dari beberapa nama tim 9 di atas sebelumnya sudah pernah dipanggil dan dimintai keterangan ditingkat penyelidikan, salah satunya mantan Kades Bentiring, Sutardi. (JR)

Leave a Reply