Ini Cerita Mantan Kades Bentiring Tahun 1995 Soal Lahan Pemkot

0
315

BengkuluKito.Com, – Guna mendalami kasus lahan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu seluas 62 hektar yang diduga dijual oleh oknum tidak bertanggung jawab, tim penyidik Kejari Bengkulu kembali memanggil pihak terkait, salah satunya mantan Kepala Desa Bentiring tahun 1995, Sutardi.

Diceritakan Sutardi, itu tanah pemerintah daerah yang sudah dibayar oleh pemerintah melalui APBD tahun 1995-1996.

“Saat itu saya Kadesnya. Ada tim 9 namanya waktu pembebasan lahan kemarin,” ucapnya, usai dimintai keterangan oleh penyidik, Jum’at (9/8/2019).

Tim sembilan itu, kata Sutardi, terdiri dari dirinya selaku Kades Bentiring, Camat Muara Bangkahulu M. Ali, Ketuanya Walikota Chairul Amri, Sekretarisnya Kepala BPN Ibnu Wardono, Kabag Pemerintahan Pemkot Darussalam, Sekdakot Nuzuar Zuhur, dan Asisten 1 Sekdakot Syafran Juanedi.

Apakah tercatat di BPN? Sutardi menjawab, “tercatatlah, dia kan salah satu tim panitia sembilan. Dia yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan segala macam, kan diserahkan ke BPN. Peta bidangnya ada. Peta bidang lahan yang sudah dibebaskan 62,9 hektar itu sudah ada di BPN,” terangnya.

Sutardi menambahkan, tahun 95 itu bukan dihibahkan tapi dibebaskan sebanyak 63 hektar, setelah diukur 62, 9 hektar. Lokasinya di Perumnas Korpri.

“Batasnya, arah timur berbatasan dengan peta bidang transos, arah sungai berbatasan dengan DAS (Daerah Aliran Sungai) 50 meter dari sungai, berbatasan dengan Bentiring, dan berbatasan dengan perumahan guru. Itu ada peta bidangnya,” jelasnya.

Untuk anggaran pembebasan lahan, sambung Sutardi, itu ada di APBD tahun 95-96, dan itu memang memakai uang negara.

Terkait dugaan adanya penjualan lahan di tahun 2015? terang Sutardi, “kalau soal jual menjual itu kita tidak tahu. Artinya dalam peta bidang itu sudah dibebaskan (lahan) 63 hektar, setelah diukur 62,9 hektar. Itu aset tanah pemerintah daerah,”

“Kalau yang buat-buat surat, zaman saya Kades dulu ya kita harus jaga. Namanya aset negara, tanah pemerintah daerah namanya kan. Kalau garap silahkan garap, tapi tidak boleh memiliki. Silahkan aja garap,” ungkapnya.

Menurut Sutardi, saat itu lahan dibebaskan untuk perumahan ASN kota.

“Dulu itu kan sudah dibuat (perumahan), lalu diundi dulu perumahan itu. Yang rawa-rawa kan belum dibangun, kan air (rawa) dulu masih banyak, sekarang sudah kering. Kalau pemerintah mau gunakan ya silahkan aja kan, sebagian ada tanah pemakaman,” bebernya.

Terkait adanya penjualan lahan? “Sampai saat ini saya tidak tahu itu dijual, saya tahunya dari berita. Siapa-siapa yang jual saya nggak tahu, yang jelas itu lokasi tanah negara. Sekarang silahkan saja penegak hukum, kalo itu salah ya dihukum namanya tanah negara,” tandasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here