Sengketa Lahan SDN 62, Ini Penjelasan Wali Kota Bengkulu

0
307

BengkuluKito.Com, – Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan akhirnya memberikan penjelasan terkait sengketa lahan SDN 62 yang berujung penutupan sekolah dan ratusan anak-anak belajar di jalan beberapa hari lalu.

Dijelaskan Helmi, yang namanya menyegel sekolah itu apapun alasannya tidak dibolehkan. Tidak boleh sekolah anak itu disegel, nanti terbayang itu. Kalo jadi pejabat kerjaannya nyegel sekolah terus nanti, kalo jadi penguasa mau nyegel sekolah karena masa kecilnya kena segelan.

“Maka saya ajak ke sini supaya anak kita jangan ngelihat segelan, begitu maksudnya. Kalau saya biarkan disegel nggak enak melihatnya, belajar di jalan nggak enak melihatnya,” jelasnya, Jum’at (26/7/2019).

“Kita sudah mengadu ke Polres dan Polda, semuanya sudah menyampaikan tentang penyegelan itu. Anak-anak ini yang terpenting tidak boleh merasa tertekan sekolah. Dia harus happy atau enjoy karena dia masih anak-anak,” sambungnya.

“Bantu do’a saja, nggak usah ikut-ikutan begini-begitu. Ikut pemerintah saja, Insya Allah pemerintah ingin yang terbaik bagi seluruh anak-anak sekolah di situ,” tambahnya.

Pemerintah, kata Helmi, inginnya tidak boleh anak-anak melihat sekolahnya itu disegel, nggak boleh.

Negara ini masih ada, NKRI ini masih ada, tidak boleh sekolah disegel apapun alasannya, nggak boleh.

“Tolong tunjukkan dasar hukum mana yang memperbolehkan orang menyegel sekolah, itu mana dasar hukumnya?,” tanya Helmi.

“Apapun alasannya nggak boleh, dan saya sebagai walikota nggak mau anak-anak SD itu melihat sekolahnya disegel, nggak mau saya. Nggak mau saya anak-anak SD itu di jalanan, nggak boleh. Masa kita nggak punya hati, tolong lihat dan perhatikan itu. Bagaimana kalo anak-anak tiap hari disegel, diancam, diintimidasi, ditekan, nggak boleh itu,” ujarnya.

Maka, terang Helmi, dirinya sudah memutuskan sekolah tidak di situ tapi dipindahkan di tempat yang terdekat.

Kalau kesulitan orang tua dengan transportasi, pemerintah menyediakan transportasinya.

“Orang tanya kan cuma 3,4 miliar kenapa bapak nggak bayar? di Kota Bengkulu ini pemerintah namakan APBD untuk rakyat, 67 miliar kita akan anggarkan untuk Samisake (Satu miliar satu kelurahan),” sebutnya.

“Kalo 3,4 miliar itu nggak seberapa, tetapi jangan sampai mempertontonkan aksi-aksi yang tidak benar. Itu yang membuat kita kemudian kecewa. Nggak boleh gaya-gaya sok hebat itu nggak boleh, di depan anak SD nggak boleh. Berlemah lembut, biarkan anak-anak kita sekolah,” imbuhnya.

Soal sengketa ini yang belum juga tuntas dari periode sebelumnya? Helmi menjawab, “negeri kita ini negeri hukum. Bertindak itu pakai hukum. Saya tanya kepada anda (wartawan) kamu tau nggak kapan keputusan pengadilannya? makanya wartawan harus jeli. Kedua, saya tanya sudah baca belum isinya? Apa isinya? Boleh menyegel apa nggak? Jadi nggak boleh penyegelan itu,” ungkapnya.

“Sekarang saya tanya apakah diputusan pengadilan itu ada menyebutkan angka uang? nggak ada. Apa dasar saya membayar? kan gitu. Jadi pemerintah ini mengeluarkan uang itu harus ada dasar hukumnya. Kalau misalkan sudah dari pengadilan bayar Rp. 100 miliar, kita bayar. Kalo APBD nggak cukup kita cicil,” sampai Helmi.

Dia menceritakan, kemarin sudah mau dicicil 1 miliar, ditolak. Nggak mau dia (ahli waris).

“(APBD) pemerintah ini cuma 1,2 triliun. Dulu kita punya rumah sakit nggak? nggak ada, uangnya bangun rumah sakit. Dulu Jalan Karang Indah jalan tanah, sekarang hotmix. Dulu disana nggak ada lampu, sudah kita masukkan. Dulu disana nggak ada air bersih, sekarang ada air bersih, dulu utang kita ratusan miliar sekarang lunas. Dulu tenaga kontrak cuma 700 ribu sekarang sudah 1,5 juta,” paparnya.

Sekarang itu, lanjut Helmi, kalau (sengketa lahan) itu sudah bertahun-tahun belum ada putusan hakim kemudian dibayar melanggar apa nggak? “Misalnya nggak ada putusan hakim ni, tahun pertama saya bayar, kira-kira salah apa nggak? salah,” terangnya.

Makanya tolong dilihat, baca dulu keputusan hakimnya apa. Keputusan hakimnya menyebutkan apa. “Walikota kenapa nggak bayar? Ya saya bayar pake dasar hukumnya apa,” kata Helmi.

Ia menambahkan, keputusan hakimnya itu masih ada peluang untuk PK (Peninjauan Kembali). “Jadi nggak bisa serta merta. Walikota diminta bayar, langsung dibayar nggak boleh. Dan walikota nggak sendirian, ada DPRD. DPRD nya mau nggak bayar 3,4 miliar?,” tanya Helmi lagi.

“Jadi 1 miliar itu kan kesepakatan, antara pemerintah dengan DPRD. Ketika mau dibayar, ahli warisnya nggak mau. Ya sudah kalo nggak mau. Nggak mau dicicil lho,” ucapnya.

Maka solusinya apa? sambung Helmi, solusinya adalah dicari lahan baru. “Saya umumkan kepada warga Kota Bengkulu yang punya lahan untuk sekolah yang mau dihibahkan, boleh. Ada orang satu hektare mau menghibahkan, nggak pake uang lho. Istrinya sakit kena diabetes, kita kirim kita obati. BPJS nya nggak terbayar kita bayari,”

“Jadi kota ini bukan punya Helmi Hasan, kota ini punya kita semua. Maka kita ini bertanggungjawab untuk ayo sama-sama yang punya lahan nganggur, kasih aja. Kan bukan untuk Helmi Hasan, untuk anak-anak, gitu lho,” tuturnya.

“Duit kita bagaimana untuk membangun? Saya sudah koordinasi dengan kementerian pusat, akan dibangun sekolah baru di sekitar itu agar tidak disegel-segel lagi. Saya tidak bisa terima ketika anak sekolah, sekolahnya disegel saya tidak bisa terima. Apapun alasannya nggak boleh,” pungkasnya.

Diketahui, sejauh ini Pemerintah Kota Bengkulu sudah memindahkan kegiatan belajar-mengajar ratusan murid SDN 62 ke sekolah terdekat, yakni SDN 51 dan SDN 59, sembari menunggu pembangunan gedung sekolah baru di lokasi terdekat. (RC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here