Penyegelan Berujung Pidana, Jecky: Soal Sengketa Lahan SDN 62, Bawa Data Tidak?

0
277

BengkuluKito.Com, – Kuasa hukum ahli waris Atiyah, Jecky Haryanto menanggapi pernyataan Humas Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu Slamet Suripto, yang mengatakan jika tindakan penyegelan atau penutupan SDN 62 bisa berujung tindakan pidana.

Kata Jecky, selaku kuasa hukum ahli waris Atiyah, dirinya juga masih bingung apakah yang ditanyakan oleh sumber yang meminta keterangan Humas PN itu membawa data soal SDN 62 atau tidak.

“Jadi bisa saja yang disampaikan oleh pihak pengadilan itu adalah hal secara umum, tidak secara spesifik ke kasus SDN 62 Kota Bengkulu. Itu yang kami lihat di pemberitaan tersebut dan tidak rinci disampaikan,” terangnya.

Diungkapkan Jecky, pihaknya sangat menyayangkan soal pemberitaan tersebut, karena waktu kemarin pembicaraan dengan dihadiri pihak Pemerintah Kota (Pemkot), Kapolres Bengkulu meminta untuk segera mengakhiri soal adu kuat agar polemik ini tidak berlanjut terus.

“Segera ambil sikap, baik itu pemerintah kota terkait persoalan SD yang anak-anaknya terganggu belajarnya maupun soal lahan,” imbuhnya.

Selain itu, Jecky menambahkan, pihaknya juga mendapatkan informasi kemarin, walaupun rapat sudah berakhir waktu itu. Ada poin-poin yang didapatkan di sana bahwa mereka (Pemkot) akan mengambil sikap memindahkan sementara ke SDN 51 dan SDN lainnya.

“Saya fikir itu sudah sikap yang diambil pemerintah kota dan kami juga berfikir itu adalah solusi terkait persoalan SDN 62 kota,” jelas Jecky, Rabu (24/7/2019).

Tetapi, sambung Jecky, ketika ada pemberitaan yang mengatakan jika ahli waris bisa terancam pidana dan tidak cukup jelas juga apa tujuannya seperti apa, jelas pihaknya menyayangkan itu.

“Karena hal ini juga dapat memicu reaksi dari pihak ahli waris, sedangkan yang kita inginkan adalah bagaimana persoalan ini selesai. Nyatanya kemarin sudah diselesaikan, wali murid sudah datang ke Pemda kota serta sudah didiskusikan juga dengan pemerintah kota.

“Tapi mengapa, malah kami lihat dari pemberitaan-pemberitaan ini kembali akan membuat suasana menjadi keruh. Akhirnya berpolimik lagi, dan kami sangat menyayangkan itu,” sesalnya.

Terkait soal pidana atas penyegelan atau penyitaan itu, lanjut Jecky, pihaknya tidak pernah menyatakan itu disegel atau disita.

“Coba lihat dan baca di gerbang itu. Lahan tersebut karena dinyatakan oleh pengadilan adalah milik kita, maka lahan itu kita tutup. Itu yang perlu diingat,” tegasnya.

Kedepan, sambung Jecky, dirinya berharap pihak-pihak yang masih menganggap bahwa perpindahan sekolah SD 62 itu bukan solusi, selain mengkaji sisi pidana dari pihak ahli waris, tolong dikaji juga sisi pidana dari pihak pemerintah kota.

“Jadi jangan hanya mengkaji sisi pidana dari pihak ahli waris, tetapi kaji juga sisi pidana dari pemerintah kota,” tutupnya. (RC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here