LBH Respublica: Penyegelan SDN 62 Kota Bengkulu, “Preseden Buruk” Bagi Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak dalam Dunia Pendidikan

0
427

BengkuluKito.Com, – Tindakan penyegelan atau penutupan gedung SDN 62 Kota Bengkulu oleh ahli waris sejak sore kemarin, mencuri perhatian dari berbagai pihak salah satunya Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica, Irvan Yudha Oktora.

Bagaimana tidak, akibat penyegelan gedung sekolah tersebut ratusan siswa-siswi SDN 62 terpaksa belajar di jalan yang hanya beralas terpal dan koran.

Irvan menyampaikan, hari ini Selasa 23 Juli 2019, seharusnya menjadi momentum bagi anak-anak Indonesia dapat merayakan dengan riang gembira.

Akan tetapi, hal ini tidak dirasakan oleh anak-anak murid SDN 62 Kota Bengkulu yang harus menanggung akibat dari sengketa ganti rugi lahan SDN 62 Kota Bengkulu antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Ahli Waris Atiyah (pemilik lahan SDN 62 Kota Bengkulu), dan berujung pada penyegelan sekolah mereka oleh Ahli Waris Atiyah.

Hal ini, kata Irvan, sesungguhnya merupakan “preseden buruk” bagi dunia pendidikan serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar (konstitusional) bagi warga negara yang dalam hal ini adalah anak-anak murid SDN 62.

Mengapa demikian, lanjut Irvan, upaya penyegelan sepihak oleh ahli waris ini sesungguhnya bukanlah tindakan yang pertama kali dilakukan.

Akan tetapi, Irvan menyebut, sudah berulang kali dilakukan terhitung sebanyak kurang lebih 7 kali, sejak tahun 2013 dan terakhir hingga saat ini ( 22 Juli 2019).

“Sangat disayangkan tindakan Pemerintah Kota Bengkulu yang telah abai dalam menjamin kepastian hukum atas hak-hak anak dalam melangsungkan proses belajar di sekolah mereka,” ungkapnya.

Mirisnya lagi, sampai Irvan, murid-murid SDN 62 harus menghadapi peristiwa penyegelan sekolahnya di hari pertama bersekolah di tahun ajaran 2019 ini (15 Juli 2019).

Selain itu juga, pihaknya sangat menyesalkan tindakan Ahli Waris Atiyah yang telah melakukan penyegelan.

Tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap psikologis murid-murid SDN 62, ketika mereka harus menanggung akibat dari adanya sengketa ini yang notabene murid-murid ini tidak pernah tahu-menahu soal sengketa tersebut.

Maka, sambung Irvan, dengan momentum memperingati Hari Anak Nasional ini, seharusnya masing-masing pihak saling menginstropeksi diri dalam menyikapi penyelesaian sengketa lahan SDN 62 ini.

“Terkhusus untuk Pemerintah Kota Bengkulu, harus dapat memberikan kepastian hukum agar proses belajar murid-murid tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar, tanpa adanya hambatan,” imbuhnya.

“Karena untuk keterpenuhan penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak-anak bangsa, terkhusus bagi murid-murid SDN 62 Kota Bengkulu,” tutupnya. (RC)

Leave a Reply