SDN 62: ‘Dilarang Masuk, Memaksa Masuk Lahan Ancaman Pidana’

0
545

BengkuluKito.Com, – Pasca tujuh hari mediasi sengketa lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 62 Sawah Lebar Kota Bengkulu tanpa ada penyelesaian ganti rugi, akhirnya berujung penutupan oleh pihak ahli waris, Senin (22/7/2019) sore.

Penutupan sekolah dilakukan langsung oleh ahli waris sekitar pukul 17.00 WIB, dengan memasang plang di pagar SD yang bertuliskan ‘Dilarang Masuk, Memaksa Masuk Ancaman Pidana Pasal 167 KUHP dan/atau Pasal 389 KUHP dan/atau 551 KUHP’.

Pantauan BengkuluKito.Com, beberapa personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tampak berjaga di depan gedung SD.

Selain itu, Pengacara ahli waris, Jecky Haryanto dan Kuasa Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Wawan Ersanovi serta Kabag Hukum Pemkot, Abdul Rais, juga berada di lokasi.

Beberapa personel Satpol PP tampak berjaga di depan gerbang SDN 62 Kota Bengkulu, usai penyegelan oleh ahli waris.

Dikatakan Wawan, pihaknya menyayangkan apa yang dilakukan oleh pihak ahli waris untuk menutup kembali sekolah itu, karena dalam putusan pengadilan sebenarnya yang berhak melakukan eksekusi itu adalah pengadilan dan bukan ahli waris.

Kuasa Hukum Pemkot Bengkulu, Wawan Ersanovi.

“Jangan sampai sebenarnya untuk penyelesaian masalah hukum, justru itu melanggar hukum. Sekarang kita lihat mereka menutup itu, membuat plang dilarang masuk. Yang dilarang masuk adalah anak-anak sekolah, guru-guru. Kalau itu tanah pribadi sah-sah saja, inikan fasilitas umum,” terangnya.

Dijelaskannya, ada 378 anak di situ yang bersekolah, ada guru, ada komite sekolah, yang setiap hari mau belajar maupun mengajar, dan hal ini terganggu.

“Seperti yang saya bilang, jangan sampai ada penyelesaian hukum tapi melanggar hukum,” ucapnya.

Wawan menambahkan, sesungguhnya menyelesaikan masalah itu bukan dengan cara menyegel seperti itu, tetapi lewat mekanisme putusan pengadilan dengan mengeksekusi lewat juru sita.

Terkait upaya yang dilakukan? Wawan menjawab, “karena sekolah itu punya umum, saya fikir ada juga Perda tentang ketertiban umum. Saya fikir itu mesti dibuka, tidak bisa anak-anak itu belajar di jalan atau di teras,”

“Tempatnya belajar ya di sekolah dan itu asetnya pemerintah. Sampai hari ini belum dihapuskan, belum ada kalimat aset itu diberikan kepada siapapun dan itu masih punya Pemda Kota Bengkulu,” tambahnya.

Wawan menyebut, gerbang itu besok tetap dibuka, karena gedung, fasilitas dan segala macamnya yang ada di situ masih punya Pemkot. Kenapa mereka yang menutup.

Soal plang yang terpasang, sambungnya, yang dilarang itu kan orang atau umum. Yang masuk ke sana itu adalah anak-anak sekolah, ini yang menganggu ketertiban umum.

“Kita akan melihat situasi, kalaupun ada yang bisa dinegosiasikan, ada hal yang bisa diselesaikan dengan cara yang baik kenapa tidak. Kenapa juga kita harus buka tutup sekolah, kan gitu,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan, tadi dengan pihak pengacara ahli waris sudah ketemu, sudah berkomunikasi. Mereka minta kejelasan soal ganti rugi dan kalau mau menumpang disitu sampai kapan. “Itu kan tetap punya Pemda, kok Pemda lagi yang minta izin,” katanya.

Diputusan pengadilan itu jelas, terang Wawan, di situ ada kalimatnya. Tidak ada disebut harus ganti rugi sekian, itu kan musyawarah. Kapan lahan itu dikosongkan juga tidak ada perintah begitu.

Untuk ganti rugi lahan dari Pemkot Bengkulu? “Saya rasa begini, kemarin kan sudah diupayakan, sudah dikomunikasikan dan sudah mau dibayar sebenarnya. Dari Rp. 3,4 miliar itu, kan mau dibayarkan Rp. 1 miliar dulu karena anggaran terbatas. Ternyata pihak ahli waris menolak, mau minta sekaligus,” ungkapnya.

“Saya fikir kemarin itu pak walikota sudah mengatakan dan sudah menyatakan final bahwa kalaupun itu pindah (sekolah), final. Nanti akan dikomunikasikan lagi seperti apa,” pungkasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here