Atasi Masalah Agraria, Pemprov Gelar MoU Bersama BPN dan DJP

0
68

BengkuluKito.Com, – Guna mengatasi permasalahan agraria, Pemerintah Provinsi Bengkulu, bersama 10 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu menggelar MoU atau nota kesepahaman bersama Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu-Lampung.

Penandantanganan MoU tersebut berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu, disaksikan penasehat KPK RI, Selasa (16/7/2019).

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan, dari penandatanganan nota kesepahaman ini ada beberapa persoalan utama yang perlu segera diselesaikan.

Diantaranya, terkait lahan yang dikuasai pihak ketiga dan aset atau tanah milik pemerintah yang belum tersertifikasi.

Termasuk, kata Rohidin, tumpang tindih sertifikat lahan warga yang beberapa diantaranya berada di lahan HGU perusahaan.

“Ini akan meningkatkan neraca aset pemerintah, tapi juga akan meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan daerah serta kenyamanan kepemilikan lahan oleh masyarakat,” tutur Rohidin

Ditambahkannya, nota kesepahaman ini terkait kepatuhan para pihak termasuk pemerintah terhadap Undang-Undang Investasi Perkebunan.

Karena, lanjut Rohidin, selama ini banyak terjadi konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar kawasan.

“Akan terasa manfaatnya bagi daerah dan masyarakat Provinsi Bengkulu kalau kita kerjakan secara bersama-sama,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Danu Ismadi menuturkan terkait sengketa atau konflik agraria ini ada 4 kategori yang wajib diakomodir.

Yakni, antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan badan hukum, masyarakat dengan instansi pemerintah, dan instansi pemerintah dengan instansi pemerintah.

Keempatnya ini, semua ada di wilayah Bengkulu.

“Sinkronisasi data administrasi pertanahan antara pusat dan daerah jelas perlu dilaksanakan, sehingga 4 permasalahan agraria ini bisa kita selesaikan,” jelasnya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Kanwil DJP Bengkulu-Lampung, Edy Wahyudi.

Ia menerangkan, perjanjian kerjasama bisa untuk optimalkan PAD daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga kedepan muaranya akan bertumpu pada kesejahteraan masyarakat.

“Mengelola pajak jelas tidak bisa kita lakukan secara sendiri, terlebih APBN 80 persen bersumber dari pajak,” katanya.

Sementara itu, Penasihat KPK RI, Muhammad Tsani Annafari mengatakan, nota kesepahaman memberikan dampak strategis bagi optimalisasi pajak dan peningkatan aset pemerintah.

Sehingga, kedepan angka konflik agraria juga semakin dapat ditekan.

“Permasalahan agraria memang kelihatannya merupakan masalah mudah, namun dalam perkembangannya hal ini sangat pelik dan kami menunggu buah dari MoU ini sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (RC) 

Leave a Reply