Mediasi Sengketa SDN 62, Pemkot Diberi Waktu Seminggu

0
173

BengkuluKito.Com, – Sengketa ganti rugi terhadap tanah yang berlokasi di SDN 62 Sawah Lebar Kota Bengkulu, antara pihak ahli waris dan Pemerintah Kota Bengkulu, akhirnya berujung mediasi.

Pihak ahli waris dalam hal ini diwakili saudara Hafis dan kuasa hukumnya Jecky Haryanto, sementara pihak Pemerintah Kota Bengkulu diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Rosmayetti dan Kasat Pol PP Kota Bengkulu, Mitrul Ajemi

Kata Kasat Pol PP Kota Bengkulu, Mitrul Ajemi, setelah dilakukan mediasi ditemukan jalan keluarnya. Selama tenggang waktu seminggu, proses tersebut dapat selesai.

Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Mitrul Ajemi.

“Tentu dalam waktu seminggu kami mengharapkan Pemerintah Kota akan menyelesaikan proses ini,” ucapnya, Minggu (14/7/2019) malam

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Rosmayetti mengatakan terkait belajar-mengajar besok (Senin, 15/7/2019), belajar seperti biasa, dan diharapkan proses belajar hari pertama masuk sekolah tidak terkendala.

Kadisdikbud Kota Bengkulu, Rosmayetti.

“Untuk anak-anak, guru-guru dan kepala sekolah agar bisa melaksanakan proses belajar-mengajar sembari menunggu proses ganti rugi,” katanya.

Rosmayetti menambahkan, nantinya akan disampaikan hasil pertemuan malam ini. “Kita berharap memang ini bisa selesai agar pendidikan anak-anak tidak terkendala. Kita sama-sama berdo’a agar ini semua bisa selesai dengan cepat,” harapnya.

Disisi lain, Pengacara Ahli Waris, Jecky Haryanto menuturkan dari hasil mediasi tadi, penyampaian dari pihak Dinas Pendidikan agar diberikan waktu selama tujuh hari dan membuka pintu gerbang sekolah.

Pengacara Ahli Waris, Jecky Haryanto.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, lanjut Jecky, pihak ahli waris mengizinkan hal tersebut, tetapi tidak seluruh pintu gerbang dibuka. Dengan catatan, diberi waktu seminggu agar hal ini bisa di selesaikan Pemerintah Kota.

“Kepentingannya bukan hanya soal pihak dinas pendidikan, guru-guru, kepala sekolah tetapi ada juga kepentingan murid dan wali murid. Makanya kita sampaikan tadi dengan Kepala Dinas Pendidikan kota, agar sama-sama memperjuangkan ini untuk cepat selesai,” jelasnya.

“Jadi kita beri batasan waktu selama tujuh hari untuk hasil yang terbaik. Kalau dari ahli waris tadi, solusi yang terbaik harus dibayarkan, karena tuntutan kita ini harus dibayarkan tahun 2019,” ungkapnya.

Jika dalam waktu seminggu tidak ada solusi dari Pemerintah kota, kata Jecky, maka akses dan aktivitas disini tidak bisa dilakukan.

“Secara hukum lahan ini milik ahli waris, maka seluruh aktivitas diatasnya tanpa seizin ahli waris di nyatakan illegal,” tegasnya.

Ditambahkan Jecky, apabila nantinya ada pembongkaran paksa, itu dinyatakan pidana dan apabila ada yang mencoba membokar pihaknya akan melaporkan karena pidana.

“Dari awal pembicaraan ini terus dilakukan bertahap tetapi tidak ditemukan kepastian, dan kita mengharapkan di APBD Perubahan ini cepat diselesaikan serta dibayarkan karena permasalahan ini telah berlarut-larut,” tutup Jecky. (RC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here