BSSN Beri Pendampingan Kepada Dinas Kominfotik Provinsi

0
14

BengkuluKito.Com, – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan berikan pendampingan kepada Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu dalam persiapan pembentukan Computer Security Incident Cyber Team atau disingkat CSIRT.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah Daerah Wilayah I, Sriyanto pada saat acara Focus Group Discussion (FGD) sekaligus Grand Launching Government CSIRT Indonesia di Mercure Covention Center Ancol, Jakarta, Rabu (10/07/19).

Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah Daerah Wilayah I, Sriyanto mengatakan, Provinsi Bengkulu termasuk salah satu dari 17 Pemerintah Daerah yang akan diasistensi oleh BSSN dalam pembentukan Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Siber.

Namun demikian, asistensi yang dilakukan oleh BSSN tidak serta merta CSIRT itu terbentuk.

Ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan, seperti sosialisasi oleh Gov-CSIRT kepada seluruh pejabat struktural dan ASN fungsional yang tugasnya berkaitan dengan teknologi informasi di Dinas Kominfo dan Statistik, dan dilanjutkan dengan pengukuran tingkat maturitas.

Terakhir adalah pembentukan Tim itu sendiri.

Mengenai kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Indra Venni menjelaskan, tahap awal rekan-rekan dari CSIRT BSSN akan hadir di Bengkulu untuk melakukan sosialisasi selama 3 hari, dari tanggal 23 hingga 25 Juli 2019.

“Jika dimungkinkan, akan dilakukan juga semacam asesmen untuk mengukur tingkat kesiapan atau kematangan Dinas Kominfo dalam membentuk Tim,” ucap Indra.

Lebih lanjut Indra Venni mengatakan, kedepan seluruh instansi pemerintah akan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018.

SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan masyarakat, tentu saja ada kemungkinan mendapat serangan keamanan siber, seperti defacement, malware, ransomware, atau serangan sejenisnya yang menyebabkan sistem pelayanan menjadi terganggu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Tata Kelola Persandian, Haslinda menambahkan, CSIRT yang nantinya dibentuk tujuannya adalah untuk meminimalisir, melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber pada sektor pemerintah.

“Tentu saja untuk membangun kolaborasi instansi pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan siber nasional,” tutupnya. (RC) 

Leave a Reply