Ini 11 Poin Kesepakatan Rakor Gubernur se-Sumatera di Bengkulu

0
47

BengkuluKito.Com, – Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) se-Sumatera yang diselenggarakan di Bengkulu sejak tanggal 8-10 Juli 2019 telah menghasilkan 11 kesepakatan, Rabu (10/7/2019).

Sebelas kesepakatan tersebut berisi isu yang dibahas bersama dan dituangkan ke dalam ‘Piagam Momerandum Of Rafflesia’, serta ditandatangani oleh seluruh gubernur atau perwakilan yang hadir pada Rakorgub tersebut.

Kata Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, hasil kesepakatan itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan kembali di Provinsi Bengka Belitung bersama seluruh Bappeda se- Sumatera dan dikonsolidasikan dengan DPD se- Sumatera guna membahas rencana aksi.

Penandatanganan ‘Piagam Momerandum Of Rafflesia’ oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

“Setelah itu baru akan dimintakan waktu untuk rapat terbatas dengan Presiden dan Wakil Presiden RI bersama Kementerian terkait, mengenai rencana aksi yang sudah disepakati bersama,” terang Rohidin.

Adapun sebelas poin isi ‘Piagam Memorandum of Rafflesia’, dianataranya:

1. Mendorong peningkatan konektivitas di Pulau Sumatera melalui dukungan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan Rel Kereta Api Sumatera yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan terintegrasi dengan pelabuhan-pelabuhan strategis di masing-masing wilayah.

2. Mendukung pelaksanaan program Tol Laut melalui pengembangan pelabuhan –pelabuhan di wilayah barat Pulau Sumatera dan penguatan posisi pelabuhan Sabang serta mendorong jalur pelayaran wilayah barat Pulau Sumatera sebagai jalur alternatif pelayaran selain Selat Malaka.

3. Mendukung percepatan penetapan dan pengembangan pelabuhan Provinsi Bengkulu, Batam Provinsi Riau, Sungai liat dan Tanjung Gunung Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera serta mendorong pemerintah untuk memfasilitasi pembentukan KEK lainnya di Pulau Sumatera yaitu, Kula Enok dan Pulau Rupat Provinsi Riau serta Mandeh dan Siberut Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

4. Meningkatkan konektivitas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa melalui percepatan realisasi pembangunan jembatan Selat Sunda, agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antara Pulau Sumatera dan Pulau jawa.

5. Mendukung pembangunan Provinsi Kepulauan di Pulau Sumatera melalui percepatan jembatan Selat Bangka yang menghubungkan Kepulauan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan serta jembatan Batam – Bintan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan konektivitas serta mendorong pemerintah pusat untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

6. Membentuk Satgas perlindungan perempuan dan anak tingkat desa melalui APPDes.

7. Mengembangkan kopi Sumatera sebagai komoditas unggulan pulau Sumatera dengan membangun pusat perdagangan kopi yang terintegrasi (Sumatera Trading Coffe House) sebagai pusat kerjasama pemasaran dan peningkatan kualitas produk mulai dari tanam hingga hilirisasi.

8. Meningkatkan peran Pulau Sumatera dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan produktifitas serta hilirisasi komoditas unggulan Pulau Sumatera yang saat ini sudah menjadi unggulan masing-masing provinsi.

9. Mengusulkan Provinsi lampung sebagai salah satu alternative untuk dikaji sebagai Ibukota negara Republik Indonesia dalam rangka mengakselerasi pembangunan Pulau sumatera dan pembangunan nasional.

10. Mendorong peningkatan peran Pulau Sumatera sebagai pendukung logistik komoditas pangan untuk Pulau Jawa.

11. Bersama-sama meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap peredaran narkoba, human trafficking dan illegal fishing. (RC)

Leave a Reply