Massa Geruduk Kantor Wali Kota, Ada Apa ?

0
50

BengkuluKito.Com, – Kantor Wali Kota Bengkulu kembali didemo LSM Konsorsium Nasional Provinsi Bengkulu terkait kinerja Walikota Bengkulu, Helmi Hasan, Senin (17/6/2019).

Aksi gabungan LSM tersebut, menurut Korlap Syaiful Anwar untuk mengingatkan Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan atas kinerjanya. Dalam pernyataan sikapnya yang diterima media ini, Konsorsium LSM juga mengutip ayat suci Al Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 11.

Korlap Aksi Syaiful Anwar sedang berorasi

Berikut pernyataan sikap Konsorsium LSM Nasional Provinsi Bengkulu:

Tidaklah akan berubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendirilah yang merubahnya, artinya kondisi sebuah diri pribadi dan kelompok dan sebuah daerah tidak akan ada yang datang merubahnya kecuali kita sendiri, bukan orang Jakarta, bukan orang dari Aceh, yang dapat merubah Bengkulu tentunya kita sendiri yang konsen dengan perubahan yang lebih baik ini pula kedepannya.

Saudara ku, kita disini diberikan tugas untuk tetap saling mengingatkan dalam kebaikan, maka kami hari ini hadir untuk itu dalam rangka saling mengingatkan agar kedepan pemimpin kita tetap menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, bukan berdasarkan aturan main dan kepentingan nafsu peribadi.

Maka kami dari Konsorsium Bengkulu pada hari ini Senin tanggal 17 Juni 2019 menyatakan sikap :

1. Meminta kepada bapak Wali Kota Bengkulu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk segera menindak tegas dan memberikan sanksi kepada Plt Kepala BKPP yang telah melakukan mutasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Meminta kepada pihak KASN dan Menteri Dalam Negeri, Kemenpan RB Pusat untuk memberikan sanksi terhadap Plt Kepala BKPP, karena telah mengangkat dan mempromosikan kembali eks terpidana saudara Eko Agusrianto dalam jabatan administrasi (Sekretaris Kominfosan) padahal yang bersangkutan juga menjadi tersangka kasus HPN tahun 2014.

3. Meminta kepada bapak Wali Kota Bengkulu untuk segera memberikan sanksi tegas kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang patut diduga kuat telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan, dengan melakukan pemotongan anggaran belanja seluruh OPS se- Kota Bengkulu sebesar 5%, yang telah menjadi buah bibir dalam lingkungan Pemda Kota Bengkulu dan menjadi keresahan.

4. Meminta kepada bapak Wali Kota Bengkulu, untuk segera mengganti saudara Plt Kadis PUPR Kota Bengkulu, di karenakan sudah memasuki triwulan kedua bejalan (satu semester), belum menunjukan kinerja dan progres yang baik terkait pembangunan Kota Bengkulu. Kami beranggapan yang bersangkutan tidak cakap dan belum mampu mengemban jabatan tersebut.

5. Meminta kepada pihak KPK RI, Kemendagri, LKPP RI untuk menelusuri terkait adanya dugaan pengarahan pemenang tender e-katalog produk Panasonik di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, yang mana Wakil Wali Kota Bengkulu selaku pejabat Negara sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, patut diduga telah melampaui kewenangan jabatan yang di miliki dengan mendatangi pihak pabrikan Panasonik di Surabaya, terkait dengan kegiatan survei pabrik.

6. Meminta kepada DPRD Kota Bengkulu, untuk membentuk pansus angket dan melakukan interpelasi terhadap Pemerintah Kota Bengkulu dengan adanya dugaan jual beli jabatan.

Untuk diketahui, hingga saat ini massa masih terus berusaha agar bisa bertemu perwakilan Pemerintah Kota Bengkulu. (RC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here