‘Penebang Sebatang Kayu Mati’ Divonis 1 Tahun dan Denda Rp. 1,5 Miliar

1
478

BengkuluKito.Com, – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 1,5 miliar terhadap terdakwa Hermanto (43) penebang sebatang kayu mati.

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Rimdan beserta hakim anggota Irwin Zaily dan Yongki, di PN Kepahiang, Jum’at (14/6/2019).

Disampaikan Majelis Hakim, Hermanto tidak terbukti menebang hutan, namun terbukti merusak sarana dan prasarana hutan berupa pos polisi hutan di jalan lintas Bengkulu-Kepahiang dengan menjadikan wilayah disamping pos tersebut sebagai warung untuk berjualan.

Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Hermanto terbukti merusak papan peringatan yang telah lama terkubur dalam di tanah.

”Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 1,5 miliar rupiah subsider 6 bulan kurungan kepada terdakwa” ujar Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan.

Diketahui di dalam putusan tersebut tidak bulat, salah satu hakim anggota berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) tidak tepat dikenakan pada terdakwa Hermanto. UU tersebut dibuat untuk kejahatan perusakan hutan yang terorganisir.

Menanggapi putusan majelis hakim, Kuasa Hukum terdakwa, Firnandes Maurisya, langsung menyatakan banding.

Kuasa hukum terdakwa, Firnandes Maurisya.

“Kami langsung menyatakan banding atas putusan tersebut. Kami tetap berkeyakinan terdakwa tidak dapat dituntut dengan UU P3H. Kemudian perbedaan pendapat salah satu majelis hakim menguatkan kami bahwa memang UUP3H tersebut salah sasaran digunakan kepada terdakwa” tegas Firnandes.

Diketahui, Hermanto warga Desa Tebat Monok, sebelumnya dituntut 4 tahun penjara, dan denda Rp. 1,5 miliar subsider 6 bulan karena telah menebang satu batang pohon di pinggir Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 yang berbatasan dengan jalan lintas Bengkulu-Kepahiang. Hermanto diduga menjadi korban kesewenangan penerapan UU P3H yang salah sasaran. (JR/Rilis)

1 KOMENTAR

Leave a Reply