HATAM : “Bengkulu Ditambang, Bencana Datang”

0
21

BengkuluKito.Com, – Dalam rangka memperingati Hari Anti Tambang (HATAM) yang jatuh tanggal 29 Mei, sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam koalisi langit biru menggelar aksi simpatik dengan mengusung tema “Bengkulu Ditambang, Bencana Datang”.

Beberapa peserta aksi memperlihatkan kertas karton bertuliskan kritik dan seruan terhadap kondisi lingkungan di Provinsi Bengkulu akibat aktifitas pertambangan.

Tema ini mewakili kondisi Bengkulu yang ditimpa bencana banjir dan longsor pada 27 April yang lalu, dan menyebabkan 25 jiwa meninggal, 6 hilang dan 12.000 jiwa mengungsi, serta kerugian materil yang harus ditanggung sebesar Rp. 144 miliar.

Tercatat, ada 43 IUP pertambangan mengkapling lahan seluas 220.753 hektar wilayah daratan Provinsi Bengkulu. Luasan ini sama dengan 3 X luas Negara Singapura. Operasi 10 perusahaan mengancam seluas 97.555 hektar kawasan hutan, 1,5 X lebih luas dari Jakarta.

HATAM diperingati sebagai bentuk penolakan terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang daya rusaknya mengancam keselamatan rakyat serta ruang hidupnya. Hatam bertujuan menggungat negara yang terbukti abai dengan membiarkan pertambangan kian hari kian masif.

Dikatakan Juru bicara Koalisi Langit Biru, Uli Arta Siagian, perusahaan-perusahaan pertambangan juga meninggalkan 103 lubang tambang di Provinsi Bengkulu. Mereka tidak melakukan kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

“Kawasan hutan yang dikapling oleh pertambangan berada di sepanjang Hutan Bukit Barisan. Secara ekologis memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Bukit barisan menjadi hulu dari seluruh Sungai-sungai yang bermuara ke pantai barat (Samudera Hidia) dan pantai timur (Selat Malaka). Maka fungsi tata air adalah fungsi yang penting dari Hutan Bukit Barisan. Maka, konsekuensi terbesar jika pertambangan di hulu tersebut terus beroperasi maka kita terus diintai banjir dan longsor” ungkap Uli yang juga menjabat Direktur Genesis Bengkulu, Rabu (29/5/2019).

Hal senada juga disampaikan salah satu anggota Koalisi Langit Biru, Edy Prayekno, bahwa pihaknya menolak atas pemakaian batubara sebagai sumber energi, mengingat batubara disepanajang perjalanannya, mulai dari pengerukan hingga pembakaran menghasilkan daya rusak, banjir dan longsor, adalah salah satu bukti bencana ekologis tersebut.

“Dampak kerusakan ekologis akan semakin parah seiring pembangunan PLTU Batubara Teluk Sepang 2×100 MW. Kebutuhan batu bara 2.732,4 ton/hari akan dikeruk dari dalam perut bumi Bengkulu,” ujarnya.

Selain itu, Tim Kampanye Walhi Bengkulu Meike Indah Erlina mengungkapkan, bencana banjir di Bengkulu ini adalah akumulasi dari daya rusak pertambangan, maka untuk menyikapi ini sudah sepatutnya pemerintah menyelesaikan secara komprehensif, mulai dari mengevaluasi izin – izin pertambangan, moratorium izin, dan menindak tegas pertambangan yang melakukan pelanggaran.

Kementerian ESDM, kata Meike, termasuk ESDM provinsi merupakan salah satu simpul birokrasi yang penting dalam pelanggengan daya rusak dari tambang tersebut. Instansi yang menyediakan perangkat kebijakan dan perizinan yang diterbitkan, baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

“Maka secara nasional desakan untuk HATAM 2019 ini adalah “Bekukan ESDM”,” tegasnya.

Adapun beberapa tuntutan Koalisi Langit Biru lewat aksi ini adalah mendesak Gubernur : Pertama, segera melakukan evaluasi terhadap perizinan tambang yang ada saat ini, terutama di hulu DAS Air Bengkulu dan hulu DAS lainnya. Kedua, hutan Bukit Barisan Bengkulu tidak dialokasikan untuk izin-izin pertambangan. Ketiga, pemerintah harus memastikan dan mendesak perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang.

Diketahui, aksi HATAM ini digelar di Simpang 5 Patung Kuda Kota Bengkulu dengan diikuti belasan aktivis lingkungan dari berbagai lembaga. Tampak peserta aksi melakukan orasi dan membawa beberapa kertas karton yang bertuliskan kritik dan seruan terhadap kondisi lingkungan yang terjadi di Provinsi Bengkulu. (JR)

Leave a Reply