Walhi Resmi Daftarkan Upaya Banding ke PN Bengkulu

0
90

BengkuluKito.Com, – Wahana lingkungan hidup (Walhi) Bengkulu resmi mendaftarkan upaya hukum banding gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap PT Kusuma Raya Utama (KRU) ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Selasa (21/5/2019).

Hal tersebut disampaikan Manager Kampanye dan Industri Ekstraktif Walhi Bengkulu, Dede Frestien.

Kata Dede, terkait upaya hukum banding ini pihaknya sudah sangat siap atas memori banding yang akan disampaikan di Pengadilan Negeri Bengkulu dan akan diperiksa di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

“Pada gugatan tahap pertama hakim terlalu fokus terhadap pencemaran lingkungan oleh PT Kusuma Raya Utama, dan Walhi kalah terkait alat bukti berupa hasil uji lab yang dihadirkan tergugat PT. KRU,” ungkapnya.

Namun demikian, sambung Dede, majelis tidak pernah mempertimbangkan bahwa PT. KRU beroperasi di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu yang merupakan fungsi lindung dalam Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang RTRWP Bengkulu.

Secara eksplisit, lanjut Dede, merupakan Kawasan Konservasi di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang fungsi konservasinya melekat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam dan ekosistemnya yang sangat tidak boleh dilakukan aktifitas pertambangan atau budidaya.

“Hakim juga tidak pernah mempertimbangkan fakta lapangan hasil pemeriksaan setempat pada tahap pembuktian, yang mana fakta-fakta lapangan yang dihadirkan Walhi menunjukkan bukti pencemaran Anak Sungai Kemumu dan perusakan Kawasan hutan konservasi TB Semidang Bukit Kabu,” jelasnya.

Dede menambahkan, pihaknya telah meminta Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia untuk melakukan monitoring terhadap perkara tersebut.

“Sebelum kami menyatakan upaya hukum banding ini, kami telah meminta Komisi Yudisial untuk melakukan monitoring terhadap perkara ini dan juga melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap dugaan indikasi korupsi Sumber Daya Alam (SDA) dan rekayasa dokumen hukum milik PT. KRU oleh Gubernur Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu serta Dinas ESDM Provinsi Bengkulu,” pungkasnya.

Diketahui, pada pemeriksaan tahap pertama hakim menolak seluruh gugatan Walhi kepada PT. Kusuma Raya Utama dan turut tergugat Gubernur Bengkulu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. BKSDAE Bengkulu-Lampung, Bupati Bengkulu Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu. (JR)

Leave a Reply