Tanggapi Gubernur, Walhi Sebut Pemprov Tidak Tertib RTRWP Bengkulu

0
85

BengkuluKito.Com, – Menanggapi jawaban Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, terkait laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Wahana lingkungan hidup (Walhi) Bengkulu menyebut Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak tertib dalam mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

“Gubernur Bengkulu bukan hanya harus mengevaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), namun lebih dari itu akar masalahnya adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak pernah tertib dalam mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu yang termaktub dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRWP,” jelas Manager Kampanye Industri Ekstraktif Walhi Bengkulu, Dede Frestien, Sabtu (18/5/2019).

Padahal dalam semua penerbitan izin kegiatan/usaha, kata Dede, harus mengacu kepada instrumen lingkungan hidup dan yang paling mendasar adalah RTRW, selanjutnya KLHS barulah amdal.

“Namun pada kenyataannya Gubernur Bengkulu malah memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PT. Kusuma Raya Utama di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, yang merupakan fungsi lindung lainnya dalam RTRW Provinsi Bengkulu dan sangat dilarang untuk kegiatan non kehutanan (pertambangan) dan/atau budidaya,” ungkapnya.

Dede menambahkan, seharusnya Gubernur Bengkulu tidak memberikan perpanjangan izin pada perusahan tersebut melainkan melakukan pengendalian pemanfaatan yaitu upaya tertib tata ruang, karena sangat jelas pemanfaatan ruang PT. KRU tersebut sangat tidak sesuai dengan perencanaan ruang dan melanggar prinsip-prinsip konservasi yang telah diatur di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bukan hanya terhadap PT. KRU, Gubernur Bengkulu juga harus melakukan pengendalian pemanfaatan terhadap perusahaan pertambangan yang ada di hulu DAS Air Bengkulu yang tidak sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu hal yang berkontribusi terhadap banjir di kawasan tengah dan hilir,” bebernya.

Fakta yang timbul, sambung Dede, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) saat ini sedang di review dan malah ingin menurunkan fungsi Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu seluas lebih kurang 990 Ha, yang mana kawasan tersebut merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. KRU dan menurunkan status kawasan Taman Wisata Alam Sebelat yang merupakan sebagian WIUP PT. Inmas Abadi tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang tertuang di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

“Hal ini sudah kita sampaikan pada fakta persidangan antara Walhi Bengkulu melawan PT. KRU, namun tidak pernah menjadi pertimbangan dan kalah dengan dokumen audit lingkungan yang jelas akar masalahnya sudah salah yaitu pemanfaatan ruang,” tutupnya. (JR)

Leave a Reply