KPU Provinsi: Calon Terpilih Segera Laporkan LHKPN

0
20

BengkuluKito.Com,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, kembali lagi mengingatkan Calon terpilih untuk segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lambat seminggu setelah ditetapkan sebagai calon terpilih.

LHKPN diperuntukkan bagi peserta pemilu khususnya calon legislatif (Caleg) DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta calon DPD RI dari Bengkulu untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara elektronik atau E-LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto, Kamis (16/5/2019), bagi caleg yang sudah menyerahkan gugur kewajibannya.

“Untuk deadlinenya seminggu setelah penetapan calon terpilih dan jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) menunggu putusannya,” ucapnya.

Ditambahkan Eko, artinya masih ada waktu cukup lama untuk melaporkannya bagi calon terpilih nanti dan untuk sejauh ini dari caleg yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai calon terpilih, sebagian sudah ada yang melaporkan E-LHKPN dengan ditandai bukti tanda terima dari KPK diterima pihak Sekretariat KPU.

“Bagi calon terpilih yang incumbant, sebelumnya memang sudah melaporkan LHKPN-nya tetap wajib melaporkan kembali,” kata Eko.

Disampaikan Eko juga, bagi calon terpilih yang tidak menyampaikan LHKPN-nya ke KPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dipastikan proses pelantikannya dibatalkan.

“Batas waktu tujuh hari setelah penetapan calon terpilih harus melaporkan,” tegasnya.

Selain itu juga, agar proses pelantikan bagi calon terpilih tidak sampai dibatalkan lantaran belum menyampaikan LHKPN secara online kiranya tanda bukti telah melaporkan disampaikan ke sekretariat KPU Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota nantinya.

“Bagi yang tidak ada tanda bukti pelaporan dari calon terpilih ke KPU kita pastikan calon terpilih tidak melaporkan karena tanda terima itu sebagai bukti konfirmasi telah menyampaikan LHKPN,” tutup Eko. (RC)

Leave a Reply