ELSAM dan LBH Respublica Desak Hakim PN Kepahiang Putus Bebas ‘Penebang Sebatang Kayu Mati’

0
337

BengkuluKito.Com, – Pasca terdakwa Hermanto (46) dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp. 1,5 miliar lantaran menebang sebatang kayu mati di pinggir Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 yang berbatasan dengan jalan lintas Bengkulu-Kepahiang, akhirnya mendapat respon dari ELSAM (Lembaga Kajian dan Advokasi Masyarakat) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica.

Atas perkara tersebut, kedua lembaga ini melalui siaran persnya merekomendasikan dan mendesak beberapa hal, diantaranya:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa perkara atas nama terdakwa Hermanto bin Nusirwa harus memutus bebas Hermanto, dan memulihkan nama baik,

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang harus dapat menghormati hak-hak masyarakat yang berada di dalam atau sekitar hutan untuk dapat mengambil sumber kehidupannya dari hutan,

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang dapat menertibkan aparatnya dan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan,

4. Aparat penegak hukum agar memfokuskan penegakan hukum atas kejahatan kehutanan yang terorganisir yang dilakukan korporasi,

5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menuntaskan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat atas hutan.

Dikatakan Direktur LBH Respublica, Irvan Yudha Oktara, desakan ini merupakan bentuk dukungan moril terhadap Hermanto, dan juga atensi agar aparat dapat bertindak objektif terhadap penegakan hukum perusakan hutan.

Harus juga dilihat, sambung Irvan, apakah dugaan tindakan yang dilakukan Hermanto ini merusak ekologi hutan. Sebab, di Tempat Kejadian Perkara (TKP) lokasinya itu dipinggir jalan raya Bengkulu-Kepahiang.

“Dalam kasus Hermanto ini, yang dituduhkan itu hanya satu orang. Jika dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), untuk memenuhi unsur terorganisirnya harus lebih dari dua orang. Sementara dalam kasus ini terdakwanya hanya satu orang,” paparnya.

“Harusnya yang menjadi fokus aparat penegak hukum itu tindakan perorangan atau korporasi yang terorganisir dalam perusakan hutan,” tambahnya, Kamis (16/5/2019).

Terhimpun, Hermanto bin Nusirwa (43), warga Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Selasa (14/5/2019) dituntut 4 tahun penjara, denda Rp. 1,5 miliar subsider 6 bulan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kepahiang.

Hermanto dituntut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) karena menebang sebatang kayu mati di pinggir Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Reg 5 yang berbatasan dengan jalan lintas Bengkulu-Kepahiang.

Hermanto diajukan ke pengadilan dengan barang bukti berupa tunggul kayu terap mati sepanjang 30 sentimeter. Sebelumnya, Hermanto ditangkap pada 16 Januari 2016 oleh Polda Bengkulu akibat laporan dari Dinas Lingkungan Hidup.

Hermanto dituduh telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) karena menebang sebatang pohon di pinggir Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Reg 5 yang berbatasan dengan jalan lintas Bengkulu-Kepahiang. (JR)

Leave a Reply