Sudah 1,5 Tahun Menunggu, PT BMQ Nurul Awaliyah: Kita Minta Polisi Adil dan Netral

0
168

BengkuluKito.Com, – Branch Manager PT Bara Mega Quantum (BMQ), Eka Nurdiyanti Anwar, selaku kuasa direktur Nurul Awaliyah, meminta agar pihak kepolisian dapat bersikap adil dan netral terkait telah dibukanya kembali police line (garis polisi) lokasi tambang batubara di Kabupaten Bengkulu tengah (Benteng).

Kata Eka, dirinya menghitung sudah 1,5 tahun menunggu pihak kepolisian melakukan pembiaran terhadap penggunaan akta yang tidak sah. Justru, melakukan diskriminasi terhadap akta putusan Mahkamah Agung (MA) yang sah.

“Upaya kedepan, kami akan menaiki lokasi tambang kami apabila tetap pihak kepolisian membiarkan orang yang tidak mempunyai akta hukum yang sah atau sudah batal demi hukum, menjadi dasar menambang tetap dibiarkan,” ungkapnya, Kamis (7/3/2019).

Jadi, sambung Eka, pihaknya tidak bisa memberi toleransi hal itu lagi. Pihaknya juga akan bersurat kepada presiden apabila persoalan ini tidak juga selesai. “Kami akan tetap mempertahankan hak kami. Saya tidak mau lagi menunggu, menunggu, menunggu. Kalau menunggu boleh, dengan konsekuensi lokasi tambang diberi police line jangan ada yang menambang,” ucapnya.

Akan tetapi, ia mendapat info pihaknya disuruh berhenti agar tidak naik ke tambang supaya tidak terjadi kisruh. Namun, lanjut Eka, pihak sebelah dijaga oleh Brimob untuk menambang dan itu fakta di lapangan.

“Nah, saya tadi sudah klarifikasi sama pihak Polsek setempat. Fakta di lapangan mereka kan nambang sekarang, saya punya video-videonya mereka nambang. Cuma, saya kan harus klarifikasi ke pihak kepolisian. Tadi saya sudah datangi ke pihak Polres Bengkulu Utara, yang diwakilkan oleh Kabag Op nya dan juga perwira penghubung, serta pak Kapolsek,” terangnya.

“Mereka menyatakan kepada saya bahwasanya pembukaan police line itu karena untuk stabilitas keamanan, dan entah apa lagi namanya saya tidak mengerti dan bukan untuk menjaga orang maling nambang di atas. Saya sudah menyampaikan kepada pihak kepolisian, jika memang mereka disitu agar tidak terjadi konflik, kita hormati itu. Tetapi, kenyataan diatas itu ada yang nambang,” bebernya.

Eka menambahkan, orang yang menambang ini menggunakan akta yang sudah batal demi hukum berdasarkan putusan MA.

“Kami yang punya, akan memberikan tenggat waktu agar pihak sebelah juga menghormati kepolisian. Kami sudah menghormati pihak kepolisian dengan menuruti semua maunya agar tidak terjadi kisruh. Tetapi, pihak sebelah justru menambang. Nah, hal ini bisa memancing emosi kita lagi sebagai pemilik. Tadi sudah kita sampaikan kepada pihak kepolisian, dan kita juga memberi kesempatan kepada mereka. Kita meminta agar hal ini disampaikan kepada pihak yang berkedudukan lebih tinggi, yang memerintahkan untuk membuka police line tersebut dan bisa memancing terjadinya kisruh,” paparnya.

Disampaikan Eka, kalau memang disitu Brimob nya cuma menjaga dan takut kalau nantinya bentrok maka bagus. “OK, besok berarti kami bisa naik, karena ada Brimob yang jaga. Jadi, ya silahkan kalau mereka mau nambang ya nambang, kami juga mau nambang sebagai pemilik rumah. Sementara itu silahkan proses hukumnya berlanjut terus. Kita yang punya aja nggak boleh nambang, berarti yang nggak punya rumah tidak boleh nambang,” ujarnya.

Menurut Eka, kalau yang mencuri di lokasi tambang itu dibiarkan terus menambang, pihaknya akan mengirim surat ke presiden.

“Kami akan berkirim surat kepada presiden. Karena sudah cukup lama saya menunggu satu tahun setengah, itu kita rugi kira-kira 43 juta dolar atau sekitar Rp. 525 miliar. Jadi, dengan ini saya tegaskan juga saya minta kepada pihak kepolisian atau pihak berwenang bertindak adil netral, dan sebenar-benarnya. Mana akta yang sebenarnya dan mana akta yang sudah batal demi hukum,” tegasnya.

“Maka yang paling benar itu ya kami minta di police line, karena apa? Supaya menghindari terjadinya konflik dan bukan malah menunda yang punya masuk tapi yang maling dibiarin masuk,” pungkasnya. (RC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here