Pemilu 2019, Kering Akan Narasi

0
165

Oleh: Aan Julianda SH, MH

Berthold Brecht (1898 – 1956), seorang penyair Jerman, yang juga darmawan, dan sutradara teater mengatakan; “Buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik.

Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga beras, harga sayur, harga bahan bakar, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik.

Kutipan penyair Jerman tersebut menjelaskan bahwa politik itu tentang kebijakan, aturan bahkan menentukan arah hidup orang banyak.

Politik itu bukan hanyak soal coblos mencoblos, tetapi soal cita-cita, soal makan, minum dan kelangsungan hidup orang banyak. Oleh karena itu kita diwajibkan peduli dengan prosesi politik, salah satunya pemilihan umum 2019, agar masyarakat dapat ikut menetukan arah kebijakan negara.

Esensi demokrasi, dimana masyarakat sendiri yang mengatur kehidupan mereka melalui wakil yang mereka tentukan dengan proses pemilihan umum seperti di Indonesia. Wakil ini yang akan menyampaikan, bagaimana seharusnya kehidupan kedepan yang mereka inginkan.

Pemilihan umum harusnya banjir akan narasi, ide serta gagasan tentang cara mensejahterakan rakyat dan cara mengatur masa depan hajat hidup orang banyak.

Dengan begitu, rakyat memilih wakil berdasarkan narasi yang wakil mereka bangun untuk mewakili kepentingan mereka.

Persamaan cita-cita (ide dan gagasan) ini yang dapat menetukan siapa yang mereka pilih, bukan faktor suku, agama, dan kedekatan emosional.

Waktu pemilihan tinggal hitungan hari, tetapi pemilu sekarang masih kering akan narasi. Banyak calon anggota legislatif, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional yang gagal paham tentang fungsi legislatif.

Tidak jarang kita temukan, pemaparan visi dan misi calon anggota legislatif tersebut seakan-akan mereka calon kepala daerah.

Jangankan memamerkan narasi-narasi sebagai calon anggota legislatif, fungsi dan wewenang legislatif saja belum paham.

Dengan adanya fenomena tersebut, siapa yang bertanggung jawab dengan masalah ini, partai politik atau memang individu caleg itu sendiri? Apakah kaderisasi di tubuh partai politik yang gagal? Atau memang caleg ini bukan kader, dan kemudian calon?

Memberikan Pendidikan Politik ke Masyarakat?
Apa lagi itu, sangat jauh dari yang diharapkan kalau melihat fenomena seperti ini.

Masyarakat yang selalu jadi korban, kebijakan yang dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan dana yang dikeluarkan untuk legislatif hasil dari pajak masyarakat, sangat tidak menguntungkan dan malah masyarakat terkesan dirugikan.

Bukan mencerdaskan, malah para elit sering membenturkan masyarakat dalam setiap kontestasi pemilu.

Pemilu setiap lima tahunan dilaksanakan seolah-olah hanya sebagai agenda para elit yang mengorbankan rakyat, padahal dengan agenda lima tahunan ini adalah momentum penting bagi rakyat untuk merubah kehidupan mereka secara komunal.

Akan tetapi, dari tiap pemilu ke pemilu yang terjadi hanya begitu saja, transaksional, mengedepankan primordialisme yang tinggi, dan selalu kering akan narasi-narasi yang dapat mencerdaskan masyarakat agar memilih sesuai dengan ide yang ditawarkan.

Penulis: Praktisi Hukum di Bengkulu

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here