Bawaslu Provinsi: Temuan Mobnas Bupati Kepahiang Diduga Terdapat Unsur Pidana Pemilu

0
145

BengkuluKito.Com, – Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah menyatakan temuan kendaraan dinas dengan Nomor Polisi BD 1655 PS yang digunakan Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid, saat digelar deklarasi TKD Jokowi-Amin, diduga terdapat unsur pidana pemilu, sehingga akan diteruskan ke penyidikan Polda Bengkulu, Rabu (30/1/2019).

Kata Halid, temuan dugaan pelanggaran Nomor 01/TM/PP/Prov/07.00/I/2019 tertanggal 15 Januari 2019, diduga terdapat unsur pidana pemilu.

Bahwa terhadap temuan kendaraan dinas yang diduga digunakan oleh bapak Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu dengan nomor polisi BD 1502 PS dan bapak Gusnan Mulyadi (Plt Bupati Bengkulu Selatan) dengan nomor polisi BD 1358 PS, tidak memenuhi unsur pidana pemilu.

Terhadap temuan kendaraan dinas yang diduga digunakan bapak Hidayatullah Sjahid (Bupati Kepahiang), sambung Halid, dengan nomor polisi BD 1655 PS masih minim alat bukti dan perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui penggunaan kendaraan mobil dinas tersebut.

Untuk terpenuhi alat bukti, terhadap pasal yang disangkakan dan untuk hasil penyelidikan terhadap laporan penggunaan fasilitas pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 280 ayat (1) junto Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum dapat ditingkatkan ke penyidikan.

Kesimpulannya, lanjut Halid, temuan kendaraan dinas yang diduga digunakan bapak Hidayatullah Sjahid Bupati Kepahiang dengan nomor polisi BD 1655 PS diduga terdapat unsur tindak pidananya. Bahwa temuan tersebut diduga terdapat unsur tindak pidananya tentang Pemilu, maka diperlukan untuk diteruskan ke penyidikan Polda Bengkulu.

“Nah, hasil rekomendasi di Sentra Gakumdu yang terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu, akan diteruskan ke Sentra Laporan Pelayanan Kepolisian. Besok, penerusan laporannya akan dilakukan Sentra Gakumdu,” terangnya.

“Kan sebenarnya kita di Sentra Gakumdu dengan pihak keposian dan kejaksaan ini sudah clear, bahwa yang ini yang naik (Mobnas Hidayatullah Sjahid), dan dua BD lainnya tidak ditemukan unsur pidananya dari hasil klarifikasi dan pemeriksaan penyelidikan Polda Bengkulu. Penyidik Polda Bengkulu kan bergabung di Sentra Gakumdu, termasuk juga tadi ada pendapat dari teman-teman Kejati Bengkulu yang tergabung di Sentra Gakumdu,” tambahnya.

Tetapi, kata Halid, untuk dua BD Mobnas lainnya, terlepas dari tidak terbuktinya unsur pidana, objek Mobnas itu ditemukan oleh Bawaslu Bengkulu, objek (Mobnasnya) ada di TKP.

“Maka Bawaslu sepakat melakukan tindakan administrasi terhadap dua kendaraan tersebut, dengan cara mengkoordinasikan dan merekomendasikan ke Kementerian dalam negeri (Kemendagri) untuk melakukan teguran kepada pemegang dan penanggungjawab kendaraan tersebut,” jelasnya.

“Penanggungjawab kendaraan itu kan ada pak Sekda, pak Bupati sendiri sebagai pemakai, termasuk yang Rejang Lebong, karena itu yang ditumpangi oleh pak Rohidin. Kalau unsur pidana itu kan harus yang pemakai, tapi kalau yang administrasi bagi Bawaslu itu pelanggaran administrasi. Sanksinya itu tergantung Kemendagri,” pungkasnya. (RC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here