Walhi Bengkulu: Korupsi SDA Terjadi Secara Masif

0
151

BengkuluKito.Com, – Wahana lingkungan hidup (Walhi) Bengkulu, menegaskan jika korupsi Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Bengkulu terjadi secara masif, Minggu (27/1/2019).

Hal tersebut disampaikan Manager Kampanye Industri Ekstraktif Walhi Bengkulu, Dede Frestien, menanggapi pernyataan Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, yang mengharuskan pihak Kejati Bengkulu menuntaskan kasus korupsi SDA di Bengkulu.

“Korupsi Sumber Daya Alam di Provinsi Bengkulu sebenarnya masif terjadi, terlebih di sektor perizinan pertambangan mineral dan batu bara,” ucapnya.

Dikatakan Dede, implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi salah satu peluang korupsi SDA di Bengkulu banyak terjadi. Karena semua sistem perizinan merupakan kewenangan gubernur, maka hal ini menjadi peluang bagi pengusaha pertambangan untuk abai dalam membayar pajak.

“Dengan kata lain, pertambangan yang beroperasi faktanya tidak terdaftar di negara,” ungkapnya.

Dede juga menjelaskan, perizinan yang semula berada di kabupaten/kota seharunya dikembalikan kepada gubernur. Namun pada faktanya, hal ini tidak terjadi. Sehingga apabila diakumulasikan, sudah berapa banyak kerugian negara karena perusahaan pertambangan tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Provinsi Bengkulu sering mengeluarkan perizinan tanpa mengacu kepada Rencana Tata Ruang yang telah disepakati bersama, sambung Dede, pendekatan mereka selalu mengacu kepada unsur-unsur dokumen administrasi yang telah dipenuhi.

“Padahal yang kita ketahui, pendekatan administrasi itu selalu dekat dengan korupsi dan tanpa pernah memperhatikan kualitas dokumen-dokumen administrasi itu di lapangan. Maka jangan heran kalau Walhi menggugat terbitnya suatu perizinan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dari Eksekutif Daerah Aceh sampai dengan Walhi yang berada di Indonesia bagian timur, karena dokumen tidak berbanding lurus dengan fakta di lapangan,” bebernya.

Ditambahkan Dede, Walhi Bengkulu hari ini menggugat perusahaan pertambangan batu bara yang turut tergugatnya adalah seluruh pemerintah. Hal ini, lanjut Dede, karena Walhi menyadari adanya administrasi yang buruk, dan itu sejenis dengan kejahatan pidana.

“Harusnya negara (jaksa/polisi) menyadari gugatan terhadap kasus PMH atas masuknya tambang dalam kawasan konservasi tersebut. Sudah seharusnya negara (jaksa/polisi), memandangnya sebagai korupsi yang dilakukan bersama-sama antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah,” jelas Mahasiswa S2 Fakultas Hukum Unib ini.

Menurut Dede, sudah banyak pejabat negara yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus-kasus korupsi SDA, dan kebanyakan korupsi tersebut terjadi pada tahap penerbitan perizinan.

“Negara (jaksa/polisi) seharusnya hadir untuk mengawal semua proses administrasi dalam penerbitan, oleh karena itu juga negara harusnya mengupgrade (jaksa/polisi) terhadap isu-isu lingkungan hidup,” pungkasnya. (RC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here