Giliran Mantan Bendahara DPPKA Kembalikan KN Rp. 200 Juta

0
92

BengkuluKito.Com, – Setelah sebelumnya, Kabid Perbendaharaan DPKAD Bengkulu, Ikhsanul Arif yang mengembalikan Kerugian Negara (KN) sebesar Rp. 500 juta, kali ini giliran Juliantoni Firdaus selaku mantan Bendahara DPPKAD yang beritikad baik mengembalikan KN sebesar Rp. 200 juta.

Pengembalian KN tersebut dilakukan terdakwa melalui pihak keluarga ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, Kamis (24/1/2019).

Kepala Kejari Bengkulu, Emilwan Ridwan, membenarkan pengembalian kerugian negara yang dilakukan terdakwa. Dirinya sangat mengapresiasi pihak keluarga maupun terdakwa yang kooperatif melakukan pengembalian KN ini.

“Kami tentunya sangat mengapresiasi pihak terdakwa yang sudah beritikad baik dan kooperatif dalam kasus ini untuk mengembalikan kerugian negara, dan ini akan menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan,” jelasnya.

Emilwan menambahkan, dari pengembalian yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 200 juta dan terdakwa sebelumnya Rp. 500 juta, jadi total kerugian negara yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 1,1 miliar.

Sebelumnya, ASN maupun honorer di lingkungan DPPKAD Kota Bengkulu juga telah mengembalikan uang sebesar Rp. 400 juta, maka sisa kerugian negara sekitar Rp. 400 juta dari total Rp. 1,5 miliar.

Sementara untuk terdakwa lainnya, Emiyati, mantan Kasi Verifikasi sekaligus PPTK dan M Sofyan, mantan Kadis DPPKAD Kota Bengkulu belum mengembalikan kerugian negara.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi dana Beban Kerja pada tahun 2015 lalu yang di bagikan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota menyalahi aturan berupa Peraturan Walikota (Perwal) nomor 36 tahun 2015.

Kemudian, dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu ditemukan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 1,5 miliar dari total dana kurang lebih sebesar Rp. 5,6 miliiar.

Diduga, ada penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dari penggunaan Perwal yang di terbitkan. Tunjangan yang seharusnya berlaku pada bulan Agustus 2015 lalu, faktanya pembayaran dilakukan pada bulan Januari 2015. (MY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here