Divonis 6 Tahun, Dirwan Mengaku Terpukul

0
146

BengkuluKito.Com, – Setelah divonis 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 300 juta, Bupati Bengkulu Selatan nonaktif, Dirwan Mahmud mengaku terpukul atas putusan tersebut, Kamis (24/1/2019) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.

“Saya merasa terpukul. Apa yang dituduhkan jaksa itu bekerjasama, dan diartikan hakim bekerjasama antara Hendarti, Juhari, dan saya. Kenyataannya tidak sama sekali, yang saya tangkap kesalahan orang lain dibebankan kepada saya,” ungkapnya, usai mendengarkan putusan majelis hakim yang dipimpin Slamet Suripto.

Mari dikaji sedikit saja, kata Dirwan, ketika Nursilawati memberikan uang Rp. 75 juta kepada Hendarti, lalu Hendarti kembalikan uang itu.

“Apa artinya? artinya Hendarti tidak mau, tidak ada instruksi dari saya, tidak ada kerjasama. Itu saya kembalikan, nanti tanya Hendarti,” ucapnya.

Kesaksian ini, sambung Dirwan, difakta persidangan sudah terungkap pengembalian uang itu.

“Nah, kenapa jadi begitu? saya pikir ini luar biasa, penggiringan luar biasa. Saya katakan dari dulu, ini benar-benar ada kerja orang yang tidak senang dengan saya, pasti. Saya yakin, kebenaran tidak akan tertukar, pasti itu tidak akan tertukar, kita buktikan nanti,” ujarnya.

“Sebab saya ini sudah tiga kali dengan ini, saya dikerjain sudah tiga kali. Bayangkan uang Rp. 23 juta sudah diberikan pertama kali, saya nggak tau. Itu dibagi dua kenyataan di persidangan antara Hendarti dan Nursilawati. Saya nggak tau uang itu dibagi dua. Tiga hari berikutnya Rp. 75 juta, dikembalikan dengan Hendarti kepada Nursilawati,” tambahnya.

Akhirnya, lanjut Dirwan, Nursilawati yang pegang uang Rp. 75 juta itu dan kemudian ditangkap KPK ditangan Nursilawati.

“Dibawa kerumahnya uang itu,” pungkas Dirwan Mahmud.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut terdakwa Dirwan Mahmud 7 tahun penjara dengan Pasal 12 huruf a junto Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP junto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (RC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here