Bantah Replik Jaksa, Kuasa Hukum Ortu Murid SDN 7 Ajukan Duplik

0
618

BengkuluKito.Com,- Sidang dengan terdakwa Isdarmi salah satu orang tua murid SDN 7 Kota Bengkulu, yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik oleh kepala sekolah karena para orang tua murid melaporkan adanya dugaan Pungli ke DPRD Kota Bengkulu terus berlanjut.

Isdarmi telah dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan pada sidang sebelumnya, Senin (7/1/2019) lalu.

Namun, penasihat hukum juga telah mengajukan pembelaan (pledoi) dan membantah jika Isdami dengan sengaja melakukan pencemaran nama baik, Senin (14/1/2019) lalu.

“Jika Isdarmi sengaja mencemarkan nama baik, apa yang dia sampaikan harusnya tidak terungkap di persidangan. Namun kenyataannya, dari saksi yang dihadirkan jaksa dan saksi yang kami ajukan secara terang- benderang mengungkapkan adanya pungutan dan ketidakjelasan dalam pengelolaan. Itu merupakan fakta yang menunjukkan apa yang disampaikan Isdarmi benar adanya,” jelas Theo Reffelsen, SH didampingi Aan Jualianda, SH, MH.

Ditambahkan Theo, fakta hukum di persidangan juga terungkap, saat itu Isdarmi dan para orang tua melakukan hak konstitusinya untuk menyampaikan keluhan atas kebijakan yang memberatkan masyarakat Kelurahan Bajak, terkhusus orang tua wali murid.

“Kalo dia ada unsur dengan sengaja mau mencemarkan nama baik, dia nggak hadir jauh-jauh ke Kantor DPRD Kota Bengkulu. Dia akan buat konferensi pers atau datangi Kantor Bengkulu Ekspress dan minta diwawancarai. Tapi faktanya, dia datang ke dewan karena di DPRD ada mekanisme untuk menerima mereka. Lalu, selesainya mereka diwawancarai wartawan, koridor apa yang dilanggar oleh Isdarmi?,” urai alumni Mahupala UNIB ini.

Penasihat Hukum terdakwa Isdarmi yang lain, Aan Julianda, SH, MH juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan para orang tua murid datang ke DPRD Kota Bengkulu adalah bentuk dari kebebasan berpendapat yang sudah diakui oleh negara.

“Harus dipahami, mereka orang tua murid SDN 7 punyak hak menyatakan kebebasan berpendapat, dan menyampaikan ke DPRD merupakan bentuk yang diakui juga dalam koridor hukum. Termasuk juga kebebasan pers dalam meliput atau mewawancarai apa yang terjadi saat dialog bersama dewan,” tegasnya.

Aan sapaan akrabnya mengungkapkan, cukup sudah para orang tua murid yang susah menyatakan ketidaksetujuan bentuk-bentuk pungutan sekolah, terdiam karena takut jika bersuara anaknya akan mendapatkan nilai rendah dan akhirnya dengan berat hati mereka terpaksa menerima kebijakan pihak sekolah.

“Kerab sekali komite sekolah selalu dijadikan stempel untuk mengesahkan kebijakan sekolah,” ungkapnya sembari keluar ruang sidang.

Sementara itu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH sebagai Ketua Tim Penasihat Hukum terdakwa Isdarmi menuturkan, jangan sampai perkara yang dialami kliennya menjadi preseden buruk bagi warga atau orang tua murid dalam dunia pendidikan untuk kritis.

“Jika keadilan tidak berpihak pada Isdarmi, maka kedepan akan menjadi preseden buruk bagi para orang tua murid lainnya, akan semakin tertunduk dan dibungkam dengan pasal pencemaran nama baik, jika menyuarakan aspirasi atas kebijakan yang memberatkan didunia pendidikan atau membongkar korupsi,” tegas bang Usin didampingi rekan advokat lainnya.

Diketahui, sidang selanjutnya akan digelar, Senin (28/1/2019) mendatang dengan agenda pembacaan bantahan atau jawaban atas replik jaksa (duplik), oleh tim penasihat hukum terdakwa. (RC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here