Kembalikan KN Rp. 500 Juta, Kajari: Jadi Pertimbangan Dituntutan

0
75

BengkuluKito.Com, – Ikhsanul Arif alias Itang, terdakwa mantan Kabid Pembendaharaan kasus dugaan korupsi dana Beban Kerja (BK) di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tahun 2015 lalu, Senin (21/1/2019) mengembalikan Kerugian Negara (KN) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu sebesar Rp. 500 juta.

Kata Kepala Kejari (Kajari) Bengkulu, Emilwan Ridwan, pihaknya baru saja menerima pengembalian KN sebesar Rp. 500 juta dari terdakwa Ikhsanul Arif alias Itang. Uang tersebut diantar salah satu keluarga terdakwa.

Ada yang menarik dalam pengembalian kerugian negara tersebut, sambung Emilwan, KN itu langsung dijemput pihak Bank Mandiri Bengkulu, melalui jasa Pick-up Service karena Kejari Bengkulu telah bekerjasama dengan Bank Mandiri.

“Iya, kita telah menerima pengembalian kerugian negara, dan hari ini kita bekerjasama dengan pihak Bank Mandiri dengan pola penjemputan uang tunai atau biasa disebut Pick-up Service. Ini merupakan terobosan baru yang kita lakukan, sehingga tugas kami tidak lagi ke bank dan ini lebih mudah serta aman,” terangnya.

Jadi, lanjut Emilwan, petugas Bank Mandiri datang ke Kejari melakukan penghitungan uang kemudian dibawa ke bank untuk dititipkan.

Selain itu, Emilwan juga mengimbau agar terdakwa lainnya juga ikut beritikad baik mengembalikan kerugian negara.

“Kita harapkan terdakwa lainnya juga memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara, karena pengembalian KN ini akan menjadi pertimbangan kita dalam penuntutan,” tegasnya

Diketahui, dari pengembalian yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 500 juta, hingga sekarang total kerugian negara yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 900 juta.

Sebelumnya, ASN maupun honorer di lingkungan DPPKAD telah mengembalikan KN sebesar Rp. 400 juta. Maka, sisa kerugian negara sekitar Rp. 600 juta dari total KN Rp. 1,5 miliar.

Diberitakan terdahulu, kasus dugaan korupsi dana Beban Kerja pada tahun 2015 lalu yang dibagikan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota, menyalahi aturan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 36 tahun 2015.

Selanjutnya, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu ditemukan KN kurang lebih sebesar Rp. 1,5 miliar dari total dana kurang lebih sebesar Rp. 5,6 miliar.

Diduga, ada penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dari penggunaan Perwal yang di terbitkan, tunjangan yang seharusnya berlaku pada bulan Agustus 2015 lalu tetapi faktanya pembayaran dilakukan pada bulan Januari. (MY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here