LPJK Provinsi Upayakan Mediasi Polemik Pelaku Jasa Konstruksi

0
120

BengkuluKito.Com, – Polemik antara Kontraktor dan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu terkait proyek yang sudah selesai dikerjakan namun belum dilunasi 100 persen oleh pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu sepertinya belum juga menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak.

Dari hasil pertemuan sebelumnya, Bank Bengkulu bisa memberikan pinjaman sebesar 50 persen dari jumlah tagihan kontraktor dan konsultan tersebut. Namun, skema yang ditawarkan itu dianggap belum menjadi solusi yang terbaik.

Kata Kepala Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Bengkulu M. Rochman, pihaknya akan kembali memfalisitasi dan menindaklanjuti hasil dari pertemuan terakhir antara Aspeknas, Aspekindo dan Ikindo yang menaungi para konsultan dan kontraktor terkait dengan pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Kepala LPJK Bengkulu, M. Rochman.

Terlebih, jangan sampai permasalahan tersebut nantinya berakhir dan berlanjut keranah hukum.

“Jadi, disinilah peran LPJK nantinya yang akan memediasi pihak pemerintah untuk memberikan hak-hak mereka (konsultan dan kontraktor) terhadap proyek yang sudah dikerjakan sebelumnya. Baik itu yang sudah selesai 100 persen, maupun belum seratus persen,” ujarnya, Rabu (16/1/2019).

Rochman menambahkan, mengenai solusi yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Bank Bengkulu yang akan memberikan pinjaman sebesar 50 persen dari tagihan para kontraktor dan konsultan sebelumnya banyak yang belum sependapat.

Sebab, bukan hanya pinjaman lunak ataupun suku bunganya saja yang diminta diturunkan, namun jaminan tanpa agunan serta nilai dari angka yang ditawarkan tersebut dianggap tidak sampai lima puluh persen.

“Sampai hari ini belum ada keputusan dari pihak Bank Bengkulu, dan ini yang akan kita konsolidasikan ke pemerintah nantinya,” terang Rochman.

Apakah ada upaya terakhir nantinya dengan melakukan somasi? Rochman menjawab, dirinya akan membahas terlebih dahulu. Harapannya, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

“Artinya, pelaku usaha konstruksi meminta hak mereka untuk dibayar sepenuhnya,” pungkasnya. (MY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here