Ini Jawaban Gubernur Bengkulu Soal Laporan ke Polisi

0
1752

BengkuluKito.Com, – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah akhirnya memberi tanggapan terhadap laporan Lentera Kedaulatan Rakyat (Lekra) ke Bareskrim Polri, atas dugaan penyalahgunaan wewenang upah pungut pajak dan retribusi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) provinsi. Jum’at (4/1/2019).

Kata Rohidin, upah pungut pajak itu dibayarkan sesuai undang-undang dari Januari – Desember, sesuai dengan capaian target yang ditetapkan.

“Dibayarkan setiap 3 bulan sekali, berlaku untuk seluruh Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Wabub dan Walikota/Wawali seluruh Indonesia,” terangnya melalui pesan WhatsApp.

Contoh, sambung Rohidin, untuk triwulan terakhir 2018 akan dibayarkan sekitar bulan Maret 2019 nanti.

“Jadi penetapan itu sudah mengikuti aturan undang-undang. Ketentuan dengan pola seperti ini berlaku diseluruh Indonesia dan sudah berjalan dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Soal SK Gubernur Bengkulu yang dikeluarkan? Rohidin menjawab, “SK yang kita tetapkan tahun 2018 untuk bulan Oktober – Desember, bayarnya tahun depan 2019. Selalu begitu sambung menyambung, ini bukan honor,” paparnya.

Terkait laporan Lekra? lanjut Rohidin, “mengingatkan saya untuk lebih hati-hati. Kontrol dari masyarakat begitu baik untuk kemajuan Bengkulu,” tutupnya. (RC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here