WALHI : Jika Tidak Miliki Izin ESDM Propinsi atau DLH Lebong Harus Tegakkan Hukum

1
348

BengkuluKito.Com,- Merespon adanya dugaan praktek pertambangan batu dan beroperasinya Pemecah batu (Stone Crussher) di kelurahan Turan Lalang Kabupaten Lebong tepatnya diwilayah Konsesi PT.Mega Power Mandiri (MPM) membuat WALHI Bengkulu minta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Propinsi Bengkulu dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab.Lebong agar menegakkan hukum.

  1. WALHI Bengkulu melalui Manager Kampanye Industri Ekstraktif Walhi Bengkulu, Dede Frastien, menegaskan dalam menerbitkan izin Lingkungan harus berdasarkan dengan Rekomendasi UKL/UPL kalau tidak maka operasi stone crussher tersebut sudahmelanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:
    1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
    2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
    3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
    4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

“Sepengatahuan kami kalau PT.MPM Izinnya masih Eksplorasi sebenarnya tidak boleh dilakukan operasi produksi, karena pada prinsipnya eksplorasi hanya mengarah kepada penelitian dan analisis kelayakan terhadap suatu wilayah izin usaha pertambangan yg telah diberikan oleh pemerintah Provinsi melalui dinas ESDM” terang Dede dari Walhi Bengkulu.

“Sehingga PT.MPM kalah mau melakukan Operasi Produksi harus mengajukan surat izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada dinas ESDM provinsi Bengkulu, lalu dinas ESDM provinsi mengeluarkan persetujuan IUP OP” tambah dede yang juga alumni Pencinta Alam MAHUPALA Universitas Bengkulu ini.

Ditambahkan Dede, berdasarkan Lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah seluruh izin Pertambangan Minerba merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Dinas ESDM Propinsi Bengkulu.

“Jika memang dugaan perizinan produksi stone crussher itu belum ada, maka seharusnya itu ranah penegakan hukum oleh DLH Propinsi Bengkulu atau DLH kabupaten Lebong, jangan ditunda lagi karena itu sudah melanggar aturan dan masuk pada tindak pidana perusakan lingkungan” tutup Manager Kampanye Industri Ekstraktif Walhi Bengkulu, Dede Frastien

Baca Juga : Diduga Ilegal, Stone Crusher Di Wilayah PT MPM Lebong Dipertanyakan

Diberitakan sebelumnya, dugaan operasi illegal stone crussher di wilayah konsesi PT.MPM belum ada rekomendasi dari TPKRD Kabupaten Lebong.

Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Lebong, Dalmuji Suranto mengatakan, dari hasil diskusi bersama OPD terkait, dirinya memastikan TKPRD tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pendirian stone crusher diwilayah PT. MPM.

“TKPRD tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pendirian stone crusher di dalam PT. MPM yang saat ini sudah berdiri,” ujar Dalmuji yang saat ini juga sebagai Penjabat Sekdakab Lebong. (CW1)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here