HMI Menyongsong Indonesia Emas 2045, “Pola Pikir Kader Dalam Meraih Bonus Demogerafi 2020-2030”

0
452

Oleh : Zelig Ilham Hamka *

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara berkewajiban untuk merumuskan gagasan yang nantinya diformulasikan dalam bentuk kerja nyata untuk mencapai tujuan Negara, sebagaimana yang telah tercantum dalam alenia ke 4 UUD NRI Tahun 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Reformasi 1998 sebagai New Hope dalam tatanan kebangsaan masyarakat Indonesia, pada hari ini dipandang gagal diejawantahkan oleh pemerintah sebagai pilar utama dalam peranannya sebagai alat untuk memajukan Negara, hal ini terlihat dari masih berkutatnya pemerintah pada problematika klasik suatu bangsa seperti kemiskinan, korupsi, disintegrasi dan permasalahan-permasalahan klasik lainnya sehingga Negara sangat jauh dari cita yang diharapkan bahkan terindikasi tidak On The Track pada jalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kegagalan demi kegagalan tersebut berdampak pada pola pikir mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan indonesia kedepannya, nalar mahasiswa terkhusus kader HMI lebih dominan mengkritisi berbagai isu sentral yang bersifat insidental semata (lahir dari kebijakan pemerintah), bahkan seringkali isu publik yang dikritik hanya menyumbang narasi-narasi yang tidak berkesudahan.

Dewasa ini hal-hal yang berbau demokerasi dan politik lebih menarik perhatian kalangan aktivis mahasiswa, terkhusus lagi di tahun 2019 Indonesia akan kembali mengadakan pesta demokerasi 5 tahunan. Tentunya sudah menjadi kewajiban dari mahasiswa untuk hadir dan turut mengawasi ajang politik ini sebagai salah satu kelompok yang tidak terikat dengan kepentingan apapun agar dapat mem-filterisasi derasnya gelombang demokrasi dan politik 2019.

Dalam hal ini penguasa telah berhasil mengecoh nalar kritisme mahasiswa, sehingga lupa bahwasannya asymmetric war telah terjadi di Negeri yang kita cintai ini, perang ekonomi oleh penguasa pasar internasional telah menjadikan Indonesia sebagai pasar bebas dengan kecenderungan kekuasaan terletak pada mereka yang menguasai pasar sehingga Indonesia hanya dijadikan fasilitator dalam persaingan asimetris yang terjadi.

Tentunya diskursus mengenai permasalahan “yang kadang tidak tampak atau tidak ditampakkan” ini harus lebih sering dan komprehensif untuk dibahas, sudah saatnya kader HMI memiliki proyeksi sendiri untuk mempersiapkan diri menyambut era digitalisasi. Dilema kader HMI pada hari ini adalah masih terjebaknya pola pikir kader pada hal-hal yang bersifat politics oriented ,sehingga lupa pada peranan HMI itu sendiri yaitu sebagai organisasi sustainable yang memiliki keharusan untuk kompatibel dalam berakselerasi terhadap perkembangan zaman yang ada.
2020 adalah awal tonggak baru era yang harus disiapkan oleh HMI, berdasar pada proyeksi BPS dan BAPPENAS Indonesia akan mengalami suatu keadaan dimana dari 297 Juta jiwa penduduk Indonesia akan terdapat lebih dari 70 % penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun), keadaan ini telah menjadi diskursus di beberapa kalangan yang sering di istilahkan sebagai “Bonus Demogerafi” yang akan mencapai puncak kejayaannya pada tahun 2020 sampai 2030.

Menurut United Nations transisi demogerafi yang terjadi pada beberapa dekade terakhir akan membuka peluang kemajuan di seluruh sektor Negara Indonesia. Bonus demogerafi diharapkan menjadi modal bagi Negeri ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045 (1 Abad Indonesia merdeka) yang dimana diharapkan generasi yang ada pada hari ini dapat menjadi generasi emas di tahun 2045 yaitu generasi yang cemerlang, potensial, produktif, literat, kompeten, berkarakter, dan kompetitif. Jika kita menelisik lebih dalam maka akan muncul pertanyaan yang mendasar yaitu, mampukah kita menyukseskan Indonesia emas 2045 dengan cara memenangkan Bonus Demogerafi 2020-2030 ?

Pertanyaan diatas memunculkan sebuah narasi yang tidak terelakkan “Bonus Demogerafi ; Peluang atau petaka ?”. Narasi tersebut bukanlah tak berdasar mengingat pengalaman beberapa Negara yang telah mengalami bonus demogerafi itu sendiri, yang mana ada beberapa negara yang gagal memanfaatkan hal tersebut hingga tidak mampu meraih kemajuan dan lebih cenderung degresif dari keadaan semula, kita contohkan saja seperti Brazil yang gagal karena kurangnya suata perencanaan yang komprehensif dan Afrika selatan yang mesti telah mendapatkan bonus demogerafi namun tetap berkutat pada problematika kemiskinan pada masyarakatnya. Suatu kesalahan juga jika bonus demogerafi hanya kita lihat dari sudut pandang pesimistik, karena tidak sedikit pula Negara yang berhasil memanfaatkan bonus demogerafi sebagai instrumen untuk memajukan suatu Negara, kita contohkan saja Korea Selatan dan China yang berhasil menjadi negara maju pada hari ini karena berhasil memanfaatkan bonus demogerafi secara maksimal.

Tantangan lain yang tidak bisa dihindari adalah kemajuan teknologi yang mengalami kemajuan begitu pesat, sehingga teknologi bisa menjadi alat pendukung suatu kemajuan atau menjadi alat kemunduran karena menggerus pola pikir maysarakat kearah sikap hedonis. Perkembangan yang pesat dari teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut kedalam dunia Industri, hal inilah yang sering kita sebut sebagai revolusi industri.

Tahun 2011 pada saat diadakannya Hannover Fair di Jerman mucullah istilah industri 4.0 (Kagermann dkk, 2011). Revolusi industri 4.0 telah menjadi kajian tersendiri hingga hari ini, definisi mengenai industri 4.0 masih beragam dikarenakan masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Kanselir Jerman, Angela markel (2014) berpendapat bahwa industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional.

Secara garis besar dapat kita katakan bahwasannya era revolusi industri 4.0 adalah suatu keadaan dimana teknologi/robot banyak dilibatkan dalam dunia industri. Hal ini bukanlah tidak beralasan mengingat sudah ada beberapa perusahaan di Negara maju yang sampai 90 % tenaga kerjanya adalah robot/mesin hal ini disebabkan oleh produktifitas yang dihasilkan oleh robot dapat meningkat 250% dibandingkan produktiftas yang dihasilkan oleh SDM, perusahaan industri pun dapat meminimalisir kecacatan produksi hingga 80 % yang artinya dari segi produktifitas, teknologi terapan di bidang industri lebih menjanjikan daripada SDM yang ada. Work Employment and Social Outlook Trend 2017 memprediksi jumlah orang yang menganggur secara global pada Tahun 2018 diperkirakan mencapai angka 2014 juta jiwa dengan kenaikan tambahan sebanyak 2,7 juta jiwa, hal ini merupakan salah satu dampak yang disebabkan oleh Revolusi industri 4.0. Di Indonesia sendiri tingkat pengangguran pada Februari 2017 sebesar 5,33 % atau 7,01 juta jiwa dari total 131,55 juta orang angkatan kerja (BPS 2017), angka yang besar bukan ? yang artinya Revolusi industri 4.0 ini bisa menjadi salah satu peluang atau ancaman masyarakat dalam memenangkan bonus demogerafi yang telah datang dan akan segera mencapai puncaknya, hal ini bergantung pada pola pikir masyarakat itu sendiri dalam menyikapi tantangan yang ada. Rumusnya sederhana yaitu, pola pikir masyarakat yang tepat akan menghasilkan kebijakan pemerintah yang tepat.

Banyaknya penduduk dengan usia produktif haruslah diikuti dengan peningkatan kualitas, baik dari sisi pendidikan , keterampilan dan kemampuan bersaing di pasar tenaga kerja, terkhusus lagi pada hari ini bukan hanya persaingan antar SDM namun teknologi telah acapkali menjadi saingan dalam dunia lapangan kerja. Pemerintah sendiri telah membuat sebuah Roadmap untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang akan berfokus pada 5 sektor manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian ,otomotif, kimia dan elektronik.

Himpunan mahasiswa islam sebagai salah satu organisasi yang memiliki cita luhur untuk kebangsaan, haruslah pula memahami dan menyadari kondisi yang ada pada hari ini dan yang akan datang sehingga Kader HMI sebagai Insan pelopor dapat turut andil mempelopori sebentuk proyeksi atau Roadmap yang harus dijalalankan oleh masyarakat untuk menyongsong Indonesia emas 2045 dan memenangkan bonus demogerafi 2020-2030. Semua itu dimulai dari pola pikir kader HMI itu sendiri dalam menyikapi iklim zaman yang ada, kader HMI secara personal tidaklah boleh hanya berkutat pada gimik tak berkesudahan yang selalu ditawarkan hingga menguras nalar kritis kader sampai melupakan tantangan zaman yang harus segera dipersiapkan secara analis, terencana dan penuh kebijaksanaan. Visi Indonesia emas 2045 melalui bonus demogerafi 2020-2030 mestinya dipandang dengan optimis oleh kader HMI sebagai salah satu keadaan untuk mencapai tujuan mulia HMI itu sendiri, tentunya hal ini tidaklah dapat kita sandarkan pada pengambil kebijakan semata karena kebijakan bersumber pada kritisme masyarakat dan juga dipengaruhi oleh “faktor eksternal” yang harus kita hadapi bersama. Di tengah semua permasalahan internal dan eksternal yang ada di HMI, kader HMI harus mampu bertindak dalam meraih Indonesia emas 2045 melalui tindakan nyata untuk mempersiapkan diri menjadi generasi emas dikemudian hari.

Secara kelembagaan HMI sebagai organisasi perkaderan haruslah mampu membentuk pola pembinaan kader hingga mendapatkan kader yang berkarakter dan memiliki Soft skill (yang tidak akan dimiliki oleh mesin atau robot) untuk dapat bersaing di era bonus demogerafi dan dapat menunjang eksistensi HMI itu sendiri sebagai organisasi yang lahir karena zaman dan tak akan mati tergerus oleh zaman.

* Penulis adalah Pengurus HMI Cabang Bengkulu

** Tulisan ini merujuk pada pola pentrainingan “Intermediate Training”HMI Cabang Makassar yang mengambil tema HMI 2019,2030,2045

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here