Peringati Hari Anti Korupsi 2018, Kajari Sebut Dugaan Kebocoran Pajak BPHTB

0
102

BengkuluKito.Com, – Dalam momentum memperingati Hari Anti Korupsi tahun 2018, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu melakukan sosialisasi dan membagikan stiker serta baju kaos seruan anti korupsi di jalan Soekarno Hatta Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Selasa (11/12/2018).

Selain itu, Kajari Bengkulu Emilwan, juga sempat menyebut ada satu perkara di tahun 2018 yang ditangani pihaknya masih dalam proses penyelidikan, yakni dugaan kebocoran pajak BPHTB.

Kata Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Emilwan Ridwan dalam momentum hari anti korupsi ini menjadi ajang pembenahan dan peningkatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat dan transparansi.

“Ini yang sekarang memang menjadi program ke pemerintah untuk menjadikan instansi sebagai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,” ujarnya.

Selain itu, dari segi pencegahan korupsi kedepan akan ditingkatkan dan semoga lebih efektif. Terlebih bukan hanya melakukan penindakan, namun yang perlu jadi catatan pencegahan juga harus dilakukan.

Emilwan juga menyebutkan selama tahun 2018, keuangan negara yang berhasil diselamatkan Kejari Bengkulu mencapai Rp.4.845.000.000 juta, lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

“Ini pencapaian yang cukup luar biasa yang dilakukan Kejari Bengkulu, dan harapan kedepan bisa terlaksana lebih baik serta program kegiatan dalam rangka pencegahan dan penindakan bisa berjalan seiring,” ungkapnya.

Emilwan menambahkan, tahun 2018 masih ada satu perkara lagi yang masih dalam proses penyelidikan, yakni dugaan kebocoran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Bapenda Kota Bengkulu.

Tentunya penyidik akan bekerja keras untuk menemukan apakah ada unsur melawan hukum atau merugikan negara.

“Saya tentunya berharap semua jajaran dapat bekerja dengan baik dan profesional,” harapnya.

Pantauan BengkuluKito.Com, dalam kegiatan tersebut jajaran Kejari Bengkulu juga melakukan sosialisasi ke Dinas Koperasi Kota Bengkulu, KPP Pratama Arga Makmur dan KPKN (vertikal).

“Kita melakukan sosialisasi karena instansi ini merupakan instansi yang memberikan pelayanan publik, oleh karena itu rentan dengan bentuk tindak pidana korupsi,” demikian Emilwan. (MY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here